.png)
fin.co.id - Langkah Partai Demokrat yang kini mendukung gagasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menunjukkan orientasi politik yang lebih menekankan pada kepentingan posisi kekuasaan saat ini dibandingkan konsistensi sikap historis partai.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago. Pengamat tersebut, Arifki menilai perubahan pandangan Demokrat berpotensi berseberangan dengan warisan politik Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia mengingatkan bahwa pada 2014, SBY secara tegas menolak skema Pilkada melalui DPRD dengan menerbitkan Perppu demi mempertahankan Pilkada langsung. Karena itu, sikap Demokrat saat ini dinilai bukan sekadar penyesuaian kebijakan, melainkan langkah strategis untuk menyesuaikan diri dengan konfigurasi besar koalisi pemerintahan.
“Demokrat terlihat lebih memilih menjaga keberlanjutan posisinya di dalam orbit kekuasaan nasional ketimbang mempertahankan sikap lama yang pernah menjadi identitas politik partai. Ini pilihan rasional secara jangka pendek, tapi mahal secara simbolik,” ujar Arifki dalam keterangannya yang dikutip fin.co.id, Rabu, 7 Januari 2026.
Ia menambahkan, dominasi dukungan mayoritas partai di parlemen terhadap Pilkada lewat DPRD membuat ruang gerak Demokrat untuk bersikap berbeda semakin terbatas. Namun, kondisi tersebut membawa konsekuensi serius karena Demokrat dinilai berisiko kehilangan narasi moral yang selama ini melekat, terutama terkait komitmen terhadap demokrasi elektoral.
“Dalam konteks ini, Demokrat tidak sedang mempertaruhkan figur, melainkan arah partai. Yang dipilih adalah tetap berada di lingkar kekuasaan, meski harus membayar harga berupa pudarnya kesinambungan sikap politik masa lalu,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Arifki menilai tanpa disertai penjelasan terbuka dan narasi politik yang kuat kepada publik, dukungan Demokrat terhadap Pilkada melalui DPRD berpotensi dipersepsikan sebagai pengabaian terhadap nilai-nilai historis yang selama ini menjadi pembeda partai.
“Secara jangka pendek Demokrat aman berada di barisan mayoritas. Tapi secara jangka panjang, partai ini harus menjawab satu hal: apa lagi identitas politik Demokrat jika warisan sikap lama soal demokrasi elektoral ikut ditinggalkan,” tutupnya.
