.png)
fin.co.id - Pengamat geopolitik sekaligus akademisi, Rasminto, menilai eskalasi krisis geopolitik dunia, yang salah satunya ditandai dengan penangkapan Presiden Venezuela, perlu dimaknai sebagai sinyal peringatan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat fondasi ketahanan nasional di tengah situasi global yang semakin tidak menentu.
Menurut Rasminto, peristiwa tersebut menunjukkan adanya perubahan besar dalam pola hubungan internasional. Dunia, kata dia, perlahan bergerak dari tatanan yang menjunjung hukum internasional menuju praktik politik kekuatan yang lebih terbuka dan pragmatis.
“Perubahan geopolitik global saat ini menuntut bangsa ini untuk lebih waspada dan mawas diri. Prinsip kedaulatan negara semakin rentan ketika berhadapan dengan kepentingan strategis kekuatan besar, sementara norma hukum internasional tidak lagi sepenuhnya menjadi rujukan utama,” ujar Rasminto dalam paparannya pada Kuliah Umum Universitas Quality Medan bertajuk Dampak Krisis Geopolitik Global terhadap Ketahanan Nasional yang digelar secara daring, Kamis, 15 Januari 2026.
Ia menjelaskan, dari sudut pandang geopolitik, langkah-langkah sepihak terhadap suatu negara sejatinya bertolak belakang dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai dasar tata hubungan internasional.
“Tindakan unilateral dalam kasus Venezuela jelas bertentangan dengan Piagam PBB, khususnya Pasal 2 ayat (4), yang menegaskan larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara lain,” katanya.
Lebih lanjut, Rasminto menekankan bahwa dampak krisis geopolitik tidak hanya terbatas pada aspek politik global, tetapi juga merembet ke sektor ekonomi dan sosial. Ketegangan antarnegara, menurutnya, berpotensi memicu gangguan pasokan energi yang kemudian berdampak langsung pada ketahanan pangan.
“Produksi pangan modern sangat bergantung pada energi, mulai dari pupuk berbasis gas alam, mekanisasi pertanian, hingga distribusi dan logistik. Ketika energi terganggu akibat konflik geopolitik, biaya produksi pangan ikut meningkat dan pada akhirnya membebani masyarakat,” urainya.
Ia mengingatkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar terhadap sistem global yang rapuh justru dapat memperbesar risiko nasional saat krisis geopolitik muncul secara tiba-tiba.
“Indonesia harus membangun kemandirian energi dan pangan nasional. Diversifikasi energi perlu dipercepat, karena jika tidak, kita akan terus bergantung pada impor dan sangat rentan terhadap guncangan global,” jelasnya.
Rasminto juga menilai krisis Venezuela dapat menjadi cermin penting bagi Indonesia dan komunitas internasional bahwa isu energi dan pangan kini telah bertransformasi menjadi persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan keamanan, kedaulatan, serta keberlangsungan hidup bangsa.
"Selain peran negara, masyarakat juga perlu memiliki literasi geopolitik yang lebih baik agar tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi dan gejolak global", jelasnya.
Di akhir pemaparannya, Rasminto menegaskan pentingnya penguatan kerja sama multilateral dan penghormatan terhadap kedaulatan negara sebagai upaya mencegah krisis global yang berlarut-larut.
“Penguatan multilateralisme, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta kesadaran kolektif masyarakat menjadi prasyarat penting untuk mencegah dunia, termasuk Indonesia, jatuh ke dalam krisis berkepanjangan,” pungkasnya.
