Anggaran MBG Terlalu 'Gendut', Ekonom Sarankan Maksimal Rp8 Triliun per Tahun

“Pembangunan sekolah seharusnya tidak hanya soal gedung. Tapi juga peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan kompetensi siswa agar relevan dengan kebutuhan dunia usaha,” jelasnya.

Ia menilai investasi pada kualitas pengajar dan kurikulum akan memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan dibandingkan program populis yang tidak tepat sasaran.

Anggaran MBG 2026 Tembus Rp 335 Triliun

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia telah menyiapkan anggaran program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 335 triliun untuk tahun 2026. Anggaran jumbo ini ditargetkan menyasar sekitar 82 juta warga di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga memastikan bahwa pendanaan MBG sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai program MBG memiliki dampak ekonomi yang signifikan.

Menurut Airlangga, aliran anggaran MBG diperkirakan mencapai hampir Rp 80 triliun per kuartal, jauh lebih besar dibandingkan stimulus fiskal kuartal pertama tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp 37 triliun.

Ia menjelaskan bahwa MBG tidak hanya berdampak pada sektor pangan, tetapi juga menggerakkan rantai pasok yang luas.

“Program ini melibatkan petani, peternak, UMKM, hingga sektor logistik dan distribusi di daerah,” ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah memperkirakan program MBG mampu menyerap hingga 3 juta tenaga kerja secara langsung, sekaligus berpotensi menambah laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis pun masih terus mengemuka. Di satu sisi, pemerintah melihat MBG sebagai motor penggerak ekonomi dan perlindungan sosial.

Namun di sisi lain, para ekonom mengingatkan pentingnya ketepatan sasaran dan efisiensi anggaran agar tidak membebani APBN.

Ke depan, tantangan terbesar pemerintah adalah memastikan bahwa program MBG benar-benar memberi manfaat maksimal bagi kelompok rentan, tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal dan prioritas pembangunan lainnya. (*)