Apa Itu BP3R? lembaga Baru Bentukan Prabowo untuk Tangani Program 3 Juta Rumah, Apa Fungsi dan Tujuannya?

Ara mengaku akan segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah guna mematangkan pembentukan BP3R. Ia juga menyebut akan bertemu dengan sejumlah kepala daerah dan menteri terkait.

“Kita mau ketemu nanti, ada dengan Pak Dedi, ya. Saya juga dengan Pak Rosan, ya. Semua lah ada,” ujar Ara usai ditemui di kantornya, Jakarta, Sabtu (17/1/2025).

Beberapa pihak yang akan diajak berkoordinasi antara lain:

• Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung,

• Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM),

• Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq,

• Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta

• Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani.

Tak hanya soal pembentukan BP3R, Ara juga ingin memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu target ambisius yang disiapkan adalah peningkatan renovasi rumah tidak layak huni.

Jika sebelumnya target renovasi ditetapkan sebanyak 2 juta unit, pemerintah berencana mendorong angka tersebut menjadi 3 juta unit. Target besar ini diyakini membutuhkan dukungan lembaga dengan kewenangan luas seperti BP3R.

Rencana pembentukan BP3R pertama kali diungkap oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Menurut Fahri, Presiden Prabowo menginginkan adanya satu lembaga khusus yang benar-benar fokus menangani hambatan utama pembangunan perumahan rakyat.

“Intinya adalah memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan, juga mengambil alih persoalan pembiayaan serta manajemen dari hunian yang berbasis kepada hunian sosial,” kata Fahri.

Fahri menjelaskan bahwa rencana pembangunan dan renovasi perumahan rakyat ke depan akan dilakukan dalam skala sangat besar dan masif.

Karena itu, dibutuhkan lembaga yang memiliki kapasitas untuk mengeksekusi kebijakan secara cepat di lapangan.

Prabowo, lanjut Fahri, membayangkan adanya akselerasi pembangunan hunian rakyat sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat luas, terutama kelompok berpenghasilan rendah.