.png)
fin.co.id - Ketegangan geopolitik di kawasan Arktik kembali memanas. Kanada dikabarkan tengah bersiap mengirimkan sejumlah kecil pasukan ke Greenland, menyusul rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menyuarakan ambisinya untuk menguasai pulau terbesar di dunia tersebut.
Langkah Kanada ini dinilai sebagai bagian dari respons kolektif negara-negara NATO untuk memperkuat kehadiran militer di Greenland, wilayah otonomi milik Kerajaan Denmark yang memiliki posisi strategis penting di kawasan Arktik.
Mengutip laporan The Globe and Mail, dua pejabat senior Kanada menyebutkan bahwa pasukan yang akan dikirim bukan untuk operasi tempur, melainkan mengikuti latihan militer bersama negara-negara NATO lainnya.
Latihan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan pertahanan, kerja sama militer, serta mempertegas komitmen aliansi NATO dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah anggotanya.
Sebelumnya, sejumlah negara NATO telah lebih dulu mengumumkan rencana serupa.
Negara-negara seperti Swedia, Belanda, Norwegia, Prancis, Inggris, Jerman, dan Finlandia telah menyatakan akan mengirim pasukan ke Greenland. Informasi ini turut dikonfirmasi oleh laporan kantor berita Rusia, RIA Novosti, pada Senin 19 Januari 2026.
Denmark dan NATO Tingkatkan Intensitas Latihan
Tak hanya negara-negara sekutu, Denmark sebagai pemilik sah wilayah Greenland juga mengambil langkah tegas.
Pekan lalu, Angkatan Bersenjata Denmark menyatakan akan memperkuat kehadiran militernya di Greenland.
Langkah tersebut dilakukan melalui kerja sama lebih erat dengan NATO serta peningkatan intensitas latihan militer di kawasan tersebut.
Denmark menilai situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu menuntut kesiapsiagaan ekstra, terutama di wilayah Arktik yang kini menjadi rebutan kepentingan strategis global.
Greenland sendiri memiliki nilai strategis tinggi karena letaknya yang vital, potensi sumber daya alam, serta perannya dalam jalur pertahanan dan pengawasan wilayah udara Arktik.
Meski rencana pengiriman pasukan sudah mengemuka, keputusan final masih berada di tangan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney. Hingga kini, Carney disebut belum memberikan persetujuan resmi terkait langkah tersebut.
Namun demikian, sejumlah pejabat menyebut bahwa keputusan ini kemungkinan besar sulit dihindari, mengingat tekanan situasi internasional dan posisi Kanada sebagai anggota aktif NATO.
