.png)
fin.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan program sekolah swasta gratis tetap berlanjut dan bahkan diperluas pada 2026.
Jumlah sekolah swasta gratis yang sebelumnya hanya 40 sekolah pada 2025 akan meningkat signifikan menjadi 100 sekolah pada 2026, atau bertambah sebanyak 60 sekolah.
Program sekolah swasta gratis merupakan salah satu kebijakan strategis Pemprov DKI Jakarta untuk menjamin akses pendidikan yang lebih merata, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Melalui program ini, biaya pendidikan siswa di sekolah swasta sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, mengatakan bahwa peningkatan jumlah sekolah swasta gratis menunjukkan komitmen Pemprov DKI dalam menjaga keberlanjutan program pendidikan, meski kondisi keuangan daerah tengah menghadapi tantangan.
“Untuk tahun 2025, kita bertambah dari 40 sekolah menjadi 100 sekolah di 2026. Jadi tidak dikurangi, bahkan bertambah, dan setiap tahun akan kami upayakan terus bertambah sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujar Atika dalam konferensi pers realisasi APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 di Balai Kota Jakarta Pusat, Rabu 21 Januari 2026.
Menurut Atika, penambahan ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh antara kebutuhan masyarakat dan kapasitas fiskal daerah agar program tetap berjalan optimal tanpa mengganggu pos anggaran lainnya.
Meski mengalami peningkatan, jumlah 100 sekolah swasta gratis pada 2026 masih lebih rendah dibandingkan target awal Pemprov DKI Jakarta yang sempat menargetkan sekitar 250 sekolah gratis.
Penyesuaian ini, kata Atika, terpaksa dilakukan karena adanya penurunan pendapatan daerah.
Ia mengungkapkan bahwa faktor utama yang memengaruhi penurunan target adalah berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat.
“Bahwa betul memang dari rencana 250-an sekolah gratis, karena ada pengurangan signifikan pada DBH, tentunya kita harus melakukan rasionalisasi jumlah. Jadi memang faktornya adalah karena pengurangan pendapatan yang berasal dari DBH,” jelas Atika.
Rasionalisasi ini dinilai perlu agar program sekolah gratis tetap berjalan berkelanjutan dan tidak berhenti di tengah jalan akibat keterbatasan anggaran.
Meski target sementara disesuaikan, Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa perluasan program sekolah swasta gratis belum berhenti.
Pemerintah daerah telah menyiapkan strategi pengalokasian anggaran agar jumlah sekolah gratis dapat kembali ditingkatkan di masa mendatang.
