Deklarasi Anies Lebih Awal, Pengamat Sebut Gerakan Rakyat Bisa Goyang Peta Pilpres 2029

fin.co.id - Keputusan Partai Gerakan Rakyat mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden dinilai bukan sekadar langkah simbolik partai baru. Langkah tersebut dianggap sebagai pemicu awal yang berpotensi mendorong partai-partai lain untuk mempercepat konsolidasi figur jelang Pilpres 2029.

Pengamat Politik Arifki Chaniago menilai, deklarasi dini tersebut membawa pesan strategis yang dapat mengubah irama kompetisi politik nasional. Menurutnya, manuver ini sengaja dilakukan untuk menciptakan tekanan psikologis bagi partai lain agar tidak terlalu lama menunggu momentum.

“Deklarasi ini membuka ruang kompetisi lebih awal. Partai lain akan dipaksa berpikir ulang, apakah tetap menunggu momentum atau mulai mengamankan figur sejak sekarang,” ujar Arifki dalam keterangan, Kamis, 22 Januari 2026.

Dinamika tersebut semakin kuat setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi nol persen untuk Pilpres 2029. Dengan aturan itu, ruang bagi munculnya tokoh baru dan kandidat alternatif dinilai semakin terbuka, sekaligus menggeser peran partai dari sekadar kendaraan politik menjadi pencetak figur.

Meski demikian, langkah Partai Gerakan Rakyat juga dinilai berpotensi menimbulkan gesekan dengan partai-partai yang sebelumnya mengusung Anies pada Pilpres 2024, seperti Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera. Dukungan lebih awal tersebut menempatkan partai-partai lama pada posisi dilematis: mempertahankan sikap lama atau menyesuaikan strategi dengan peta koalisi yang bergerak lebih cepat.

“Secara tidak langsung, langkah ini seperti mengetuk pintu iman politik partai lain. Apakah mereka tetap menunggu konfigurasi besar terbentuk, atau mulai ‘curi start’ dengan mengampanyekan kadernya sendiri sejak awal,” lanjut Arifki.

Efek kejut dari deklarasi tersebut juga dinilai bisa merembet ke partai-partai pendukung pemerintah. Arifki mencontohkan Partai Kebangkitan Bangsa dengan figur Muhaimin Iskandar, serta Partai Demokrat yang memiliki Agus Harimurti Yudhoyono, yang keduanya memiliki peluang tampil sebagai capres maupun cawapres.

Dalam konteks PT nol persen, Arifki menilai strategi menunggu peluang sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2029—terlebih harus bersaing dengan Gibran Rakabuming Raka—justru berisiko mengunci ruang gerak politik tokoh-tokoh tersebut. Jika tidak terpilih sebagai cawapres, keterlambatan mengambil langkah dinilai dapat mengurangi daya tawar politik mereka.

“Ketika peluang mencalonkan presiden terbuka lebar, menempatkan diri hanya sebagai opsi cawapres justru bisa mengecilkan nilai tawar partai. PT nol persen seharusnya mendorong partai berani menguji kekuatan figurnya sendiri,” ungkap Arifki.

Ke depan, manuver Partai Gerakan Rakyat diperkirakan akan mendorong partai-partai lain untuk lebih agresif menampilkan kader internal sebagai figur potensial, alih-alih menunggu sosok eksternal. Dengan demikian, Pilpres 2029 dinilai mulai bergerak lebih dini sebagai arena pertarungan gagasan dan kepemimpinan, jauh sebelum tahapan resmi dimulai.

“Ini bukan soal siapa yang paling cepat mendeklarasikan, tetapi siapa yang paling siap membaca waktu sebagai variabel politik,” tutup Arifki.