Polemik Perbatasan MEMANAS! Nama Jokowi Ikut 'Terseret' soal Kesepakatan Tiga Desa di Nunukan Masuk ke Malaysia

“Pemberitaan yang menyebutkan Malaysia memberikan tanah sebagai kompensasi adalah tidak benar,” tegas Arthur.

Meski demikian, pemerintah Indonesia memastikan warga yang terdampak tidak akan dirugikan. Makhruzi mengatakan, pemerintah akan memberikan dana pengganti kepada masyarakat yang tanah atau tempat tinggalnya kini masuk wilayah Malaysia.

Besaran dana tersebut masih dalam proses penghitungan oleh BNPP.

“Panitia sudah turun ke Pulau Sebatik dan sedang menghitung nilai penggantian untuk masyarakat,” kata Makhruzi.

Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengungkapkan bahwa terdapat puluhan warga yang terdampak perubahan garis batas negara di Pulau Sebatik.

Rinciannya antara lain:

• 19 pemegang sertifikat tanah

• 1 warga dengan dokumen lain

• 26 warga pemilik dokumen desa

• 5 warga dengan akta di bawah tangan

Ossy menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan hak-hak WNI tetap terlindungi, termasuk melalui relokasi dan penggantian yang adil.

“Negara hadir dan menjamin warga kita mendapatkan kembali haknya,” ujar Ossy. (*)