.png)
fin.co.id – Presiden Prabowo Subianto menjadwalkan pertemuan penting dengan sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam besar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa 3 Februari 2026 siang. Agenda utama pertemuan ini adalah mendiskusikan peran strategis Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) untuk Gaza.
Sejumlah tokoh kunci dari PBNU, Muhammadiyah, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengonfirmasi kehadiran mereka untuk memenuhi undangan kepala negara tersebut. Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, membenarkan bahwa diskusi mengenai BoP menjadi topik utama dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung hari ini.
"Ya, saya juga diundang siang ini. Informasi yang sampai ke saya agenda pertemuan diskusi tentang BoP," ujar Kiai Cholil saat memberikan konfirmasi kepada media.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Sosial yang juga menjabat sebagai Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyatakan bahwa pertemuan akan berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB. Dari pihak Muhammadiyah, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengonfirmasi akan hadir bersama Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Syafiq Mughni.
Menindaklanjuti Kesepakatan Bersejarah di Davos
Pertemuan di Istana ini merupakan langkah konkret Presiden Prabowo setelah sebelumnya menandatangani piagam pembentukan Board of Peace Gaza di sela-sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari lalu. Inisiatif internasional ini dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump Jr., dan melibatkan sejumlah pemimpin negara dunia.
Dalam pernyataannya usai peluncuran di Davos, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam dewan ini adalah peluang bersejarah untuk mewujudkan perdamaian abadi di tanah Palestina.
"Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Penderitaan rakyat di sana sudah sangat berkurang karena bantuan kemanusiaan masuk dengan deras. Indonesia siap ikut serta dan berkomitmen penuh," tegas Presiden Prabowo.
Selain Indonesia, negara-negara lain seperti Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Mesir dan Yordania turut menandatangani piagam tersebut. BoP dirancang sebagai wadah negara-negara yang memiliki keinginan kuat untuk memulihkan kondisi Gaza dan mendukung kedaulatan rakyat Palestina melalui jalur diplomasi dan bantuan kemanusiaan yang masif.
