.png)
fin.co.id - Dunia birokrasi Indonesia kembali bergejolak hebat! Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja melancarkan operasi senyap yang menyasar langsung jantung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Jakarta. Kabar tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini seketika menjadi viral, memicu spekulasi panas tentang siapa saja pejabat yang terseret dalam pusaran kasus ini.
Ringkasan :
- KPK melakukan OTT di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta pada Rabu, 4 Februari 2026.
- Operasi ini menambah daftar panjang penindakan korupsi oleh KPK dalam satu hari, menyusul OTT di KPP Banjarmasin.
- Bea Cukai menyatakan kooperatif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Langkah berani KPK ini semakin membuktikan komitmen lembaga antirasuah untuk membersihkan instansi yang rentan praktik korupsi. Hingga kini, suasana di lokasi dikabarkan masih tegang, mengingat tim penyidik terus melakukan penggeledahan dan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pihak di internal Bea Cukai.
Konfirmasi Langsung dari Wakil Ketua KPK
Kabar mengenai penangkapan ini bukanlah sekadar rumor belaka. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, secara tegas mengonfirmasi kebenaran operasi tangkap tangan yang menyasar otoritas kepabeanan tersebut pada Rabu, 4 Februari 2026.
“Ya benar,” ungkap Fitroh Rohcahyanto secara singkat saat memberikan keterangan mengenai OTT di Ditjen Bea dan Cukai.
Meskipun demikian, Fitroh belum bersedia membeberkan secara detail mengenai identitas pejabat yang diamankan maupun nominal uang yang menjadi barang bukti dalam operasi kali ini.
Dua OTT dalam Sehari: Banjarmasin dan Jakarta Membara!
Yang menarik, aksi KPK hari ini seolah menjadi "hari pembersihan nasional". Pasalnya, OTT di Bea Cukai Jakarta merupakan aksi kedua yang dilakukan dalam satu hari. Sebelumnya, tim KPK sudah lebih dulu mengobrak-abrik Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Untuk kasus di Banjarmasin, Fitroh menuturkan bahwa OTT tersebut berkaitan erat dengan masalah restitusi pajak. Fenomena penangkapan di dua instansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan ini menunjukkan bahwa KPK sedang membidik serius potensi kebocoran pendapatan negara dari sektor pajak dan cukai.
Hal ini tentu menjadi sinyal kuat bagi para wajib pajak dan pelaku industri di sektor ini untuk menjalankan kewajiban mereka dengan jujur dan transparan.
Respons Bea Cukai: Kooperatif dan Menghormati Proses
Pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri tidak membantah adanya kehadiran tim penyidik KPK di kantor mereka. Kepala Sub Direktorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Ditjen Bea dan Cukai, Budi Prasetyo, mengakui bahwa saat ini pemeriksaan internal masih berlangsung terhadap sejumlah pejabat.
