fin.co.id - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menargetkan pembangunan 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dapat beroperasi di seluruh Indonesia sepanjang 2026. Target tersebut disampaikan saat peresmian SPPG Polri dan Gudang Ketahanan Pangan di Polsek Palmerah, Jakarta Barat, Jumat, 13 Februari 2026.
Peresmian SPPG di Palmerah dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam laporannya, Kapolri menyebut hingga kini Polri telah memiliki 1.179 unit SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, 411 unit telah beroperasi, 162 unit memasuki tahap persiapan operasional, 499 unit dalam proses pembangunan dan ditargetkan selesai pada Maret 2026, serta 107 unit masih dalam tahap peletakan batu pertama (groundbreaking).
“Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia tahun ini,” ujarnya.
Jika seluruh unit tersebut telah beroperasi penuh, program ini diperkirakan mampu menjangkau 2.947.500 penerima manfaat sekaligus membuka lapangan kerja bagi 58.950 orang.
Sebanyak 33 SPPG dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk wilayah Papua, Polri bersama Badan Gizi Nasional tengah melakukan survei penentuan lokasi pembangunan di Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah.
Kapolri menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung pemerataan akses pemenuhan gizi hingga ke daerah terpencil, sehingga manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dirasakan secara merata.
Dari sisi kualitas, Polri menekankan standar higienitas dan keamanan pangan. Saat ini tercatat 201 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi, 119 unit memiliki Sertifikat Halal, dan 147 unit mengantongi Sertifikat Uji Laboratorium Air.
Setiap SPPG dilengkapi fasilitas pendukung seperti filter air dan pemanas air, biotank pengolahan limbah, rak putar UV, serta steamer food tray guna menjaga kebersihan dan kualitas sajian. Seluruh unit juga menerapkan prinsip food security dan food safety melalui penggunaan test kit sebagai kontrol mutu bahan pangan.
Untuk menjamin ketersediaan alat uji tersebut, Polri mengembangkan Farmapol Pusdokkes sebagai produsen food safety kit dengan kapasitas awal 400 unit per bulan. Dalam jangka menengah, produksi ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan 1.500 SPPG, bahkan dalam jangka panjang diproyeksikan mendukung hingga 33.000 SPPG secara nasional.
Dalam mendukung operasional, Polri merekrut 596 Bintara Kompetensi Khusus, termasuk 97 Bakomsus Gizi dan Kesehatan Masyarakat yang bertugas memastikan penerapan standar keamanan pangan dan pengendalian mutu di setiap unit.
Penguatan rantai pasok juga menjadi perhatian. SPPG Polda Metro Jaya, misalnya, memanfaatkan lahan 49 hektar yang dilengkapi tambak berisi 102.000 ekor ikan bandeng, nila, dan mujair serta 600.000 ekor udang. Terdapat pula kandang ayam berkapasitas 1.000 ekor dan kandang kambing 100 ekor yang terintegrasi dalam sistem pakan berkelanjutan, termasuk pengembangan hidroponik dan bioflok.
Sementara itu, SPPG Polda DIY memiliki pabrik pakan ayam, kandang ayam, greenhouse, serta gudang sentral untuk mendukung penyimpanan dan distribusi bahan baku.
Ke depan, seluruh SPPG Polri akan didukung ekosistem rantai pasok terintegrasi guna memastikan ketersediaan pasokan yang berkelanjutan, menjaga stabilitas harga serta kualitas bahan baku, dan mendorong terwujudnya kemandirian pangan nasional.
Candra Pratama/Disway