.png)
fin.co.id – Indonesia sebagai negara dengan kuota haji terbesar di dunia menghadapi peluang sekaligus tantangan besar dalam ekosistem ekonomi haji global. Setiap tahun, lebih dari 200 ribu jamaah haji dan sekitar 1,5 juta jamaah umrah berangkat ke Tanah Suci. Di balik arus besar tersebut, tersimpan potensi ekonomi yang mencakup sektor perhotelan, katering, transportasi, hingga logistik bernilai signifikan.
Apakah Indonesia akan terus menjadi pasar semata, atau mulai mengambil posisi sebagai pelaku dalam rantai nilai ekonomi tersebut?
Melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan entitas investasinya BPKH Limited, pemerintah merancang langkah investasi langsung di sektor haji dan umrah. Skema ini ditujukan agar Indonesia memiliki pijakan strategis dalam struktur ekonomi haji global.
Anggota BP BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, menjelaskan, pendirian BPKH Limited pada 2023 mendapat dukungan lintas kementerian, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan.
“Orientasi awalnya adalah investasi langsung di ekosistem haji dan umrah. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pembeli musiman, tetapi harus memiliki posisi strategis dalam rantai nilai tersebut,” ujar Arief, Senin, 16 Februari 2026.
Penguatan Regulasi dan Tata Kelola
Dalam proses penetrasi pasar, BPKH Limited dinilai masih memerlukan penguatan regulasi, khususnya revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji agar model investasi dapat berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Kepala BP BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa fondasi yang tengah dibangun bukanlah praktik perantara, melainkan kedaulatan ekonomi haji.
“Yang kami bangun adalah fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan praktik perantara,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan ekonomi tidak berarti mengomersialisasi ibadah. Ibadah tetap menjadi ranah spiritual, namun tata kelola ekonominya harus profesional, efisien, dan berpihak pada jamaah.
Optimalisasi Nilai Ekonomi untuk Jemaah
Salah satu contoh yang disoroti adalah optimalisasi area komersial hotel yang digunakan jamaah Indonesia. Selama ini, potensi ekonomi dari fasilitas tersebut sepenuhnya dikelola pihak eksternal. Dengan pendekatan investasi strategis, sebagian nilai ekonomi diharapkan dapat kembali memperkuat dana haji dan memberi manfaat langsung bagi jemaah.
Perbaikan layanan juga dilakukan pada fase pra dan pasca Armuzna. Pada periode sebelumnya, jamaah tidak selalu memperoleh layanan makan tiga kali sehari secara penuh.
“Tahun lalu kami melakukan perbaikan dalam kondisi yang sangat menantang, termasuk pembatasan tasrikh dan kendala logistik. Namun kebutuhan jamaah tetap menjadi prioritas,” kata Arief.
Inisiatif tersebut diharapkan menjadi standar pelayanan baru dalam penyelenggaraan haji Indonesia.
