.png)
fin.co.id - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Majelis Ulama Indonesia, Cholil Nafis, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan sweeping atau razia sepihak terhadap warung makan yang tetap beroperasi selama bulan Ramadhan. Ia menegaskan, tindakan tersebut bukan solusi dalam menjaga kekhusyukan ibadah puasa.
"Saya tidak setuju adanya sweeping-sweeping di bulan Ramadhan, hanya saja kami minta kepada pemerintah setempat agar diatur di tempat-tempat orang berpuasa, hormati orang berpuasa," kata Cholil dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 19 Februari 2026.
Menurutnya, umat Islam yang menjalankan ibadah puasa tidak perlu mengambil langkah sweeping terhadap rumah makan yang masih buka di siang hari. Ia mengajak semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan sikap saling menghormati.
"Jangan sampai melakukan kemungkaran, karena tugasnya bukan men-sweeping, cukup perkuat diri kita, tetapi kita saling menghargai (orang) berpuasa dan tidak berpuasa," kata dia.
Cholil juga menekankan peran pemerintah daerah dalam mengatur operasional warung makan selama Ramadhan. Ia menyebut, pemerintah setempat perlu hadir untuk memastikan suasana tetap kondusif tanpa menghambat masyarakat yang mencari nafkah.
"Tapi ini harus dimengerti oleh pemerintah setempat/daerah agar diatur warung-warung yang buka tengah hari di bulan Ramadhan agar menjaga kondusivitas, kekhusyuan puasa, dan menghormati orang yang berpuasa," kata dia.
Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar turut mengajak umat Islam menjadikan Ramadhan sebagai momentum memperkuat kesalehan sosial sekaligus mempererat harmoni kebangsaan di tengah dinamika kehidupan masyarakat.
Sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, ia menegaskan bahwa Ramadhan seharusnya memberi dampak tidak hanya pada aspek personal, tetapi juga memperkuat solidaritas dan persaudaraan dalam kehidupan berbangsa.
“Ramadhan adalah momentum untuk memperkuat kesalehan sosial dan merawat harmoni kebangsaan. Ia bukan sekadar ibadah individual, tetapi madrasah ruhani yang membentuk kepedulian, empati, dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia,” ujar Menag. *
