.png)
fin.co.id - Dinamika politik di Senayan kembali menjadi sorotan publik setelah munculnya polemik terkait pengaktifan kembali Ahmad Sahroni sebagai anggota parlemen sekaligus pimpinan Komisi III DPR RI. Banyak pihak mempertanyakan validitas pelantikan tersebut lantaran berkaitan dengan masa sanksi penonaktifan yang bersangkutan. Namun, otoritas tertinggi dalam penegakan etik dewan akhirnya memberikan klarifikasi yang menentukan.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) secara resmi mengakhiri spekulasi yang beredar di masyarakat. Penjelasan komprehensif ini bertujuan untuk meluruskan persepsi mengenai legalitas kedudukan Ahmad Sahroni dalam struktur alat kelengkapan dewan. Bagi Anda yang mengikuti perkembangan tata kelola pemerintahan, kepastian hukum ini menjadi krusial guna menjamin integritas lembaga legislatif.
Ketua MKD Pastikan Mekanisme Pelantikan Konstitusional
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Nazaruddin Dek Gam, menegaskan bahwa penetapan Ahmad Sahroni sebagai salah satu Wakil Ketua Komisi III telah melewati prosedur yang sangat ketat. Otoritas dewan memastikan bahwa seluruh tahapan, mulai dari pengusulan hingga penetapan, berada dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
Dek Gam menjelaskan bahwa penetapan tersebut merupakan hasil dari mekanisme yang diatur secara rigid dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Selain itu, proses ini juga merujuk pada Peraturan dan Tata Tertib (Tatib) DPR RI yang menjadi kompas operasional setiap anggota dewan.
"Saya pastikan proses pelantikan tersebut sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang MD3, sekaligus peraturan dan tata tertib DPR," tegas Nazaruddin Dek Gam dalam keterangan resminya pada Minggu (22/2).
Sinkronisasi Masa Sanksi dan Jadwal Reses DPR RI
Munculnya polemik ini bermula dari perhitungan masa sanksi non-aktif selama enam bulan yang diterima oleh Ahmad Sahroni. Secara teknis, Sahroni seharusnya kembali menyandang status aktif sebagai anggota legislatif pada 5 Maret 2026. Namun, pelantikan yang berlangsung pada 19 Februari 2026 sempat memicu kritik dari berbagai kalangan yang menganggap dewan melompati waktu sanksi.
Menanggapi hal tersebut, Nazaruddin Dek Gam membeberkan fakta mengenai agenda kedewanan. DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses yang dijadwalkan berlangsung sejak 19 Februari hingga 10 Maret 2026. Penetapan Sahroni memang terlaksana pada 19 Februari atas usulan Partai Nasdem, namun keberlakuan status tersebut memiliki catatan penting.
Status pimpinan Komisi III bagi Ahmad Sahroni baru akan berlaku secara efektif pada 10 Maret 2026, tepat saat masa reses berakhir. Hal ini berarti masa aktif Sahroni justru melampaui ketentuan sanksi yang seharusnya berakhir pada 5 Maret 2026. Dengan selisih lima hari lebih lama dari durasi hukuman, MKD menilai tidak ada aturan yang dilanggar dalam konteks waktu pengaktifan tersebut.
Menjaga Marwah Lembaga Legislatif Melalui Tertib Administrasi
Polemik yang sempat memanas ini menjadi pengingat betapa pentingnya transparansi dalam tata cara penetapan pimpinan komisi di DPR. Kepatuhan terhadap UU MD3 bukan hanya soal rutinitas birokrasi, melainkan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap para wakil rakyat di Senayan.
Partai Nasdem sebagai pihak pengusung tetap mengikuti alur administratif yang berlaku. Dengan berakhirnya penjelasan dari MKD, maka posisi Ahmad Sahroni sebagai pimpinan di komisi hukum DPR kini memiliki legitimasi yang kuat. Langkah ini sekaligus menutup celah bagi pihak-pihak yang mempermasalahkan masa penonaktifan Sahroni di masa lalu.
