Pengamat Sentil LPDP: Jangan Hanya Bagi Ijazah, Siapkan Masa Depan Negeri!

fin.co.id - Polemik mengenai penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang memilih berkarier di luar negeri kembali menjadi perbincangan publik. Isu ini mencuat setelah unggahan seorang WNI berinisial DS dengan narasi “Cukup saya WNI, anak jangan” viral dan menuai reaksi luas.

Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji, menilai fenomena tersebut mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola beasiswa negara. Ia menyebut tidak sedikit awardee LPDP yang merasa tidak memiliki kewajiban moral terhadap Indonesia, meskipun pendidikan mereka dibiayai penuh oleh negara.

"Akhirnya muncul kasus seperti ini: dapat LPDP, tapi jiwa tidak merasa memiliki tanggung jawab pada negara, karena tidak merasa berutang kepada negara," kata Indra dalam keteranganya, Minggu, 22 Februari 2026.

Menurutnya, sistem seleksi dan pembinaan penerima beasiswa perlu diperketat. Ia menilai proses yang ada belum sepenuhnya memastikan kandidat yang terpilih memiliki komitmen kuat untuk berkontribusi bagi pembangunan nasional.

"Proses seleksi juga kurang ketat. Bukan dipilih mereka yang benar-benar ingin membangun Indonesia dan berjuang untuk Indonesia," ucapnya.

Indra menambahkan, fenomena lulusan beasiswa negara yang tidak kembali ke Tanah Air bukanlah hal baru. Ia mengaku telah menyaksikan tren serupa sejak puluhan tahun lalu saat menempuh studi di Amerika Serikat. Faktor peluang kerja dan perbedaan pendapatan menjadi alasan utama sebagian penerima beasiswa memilih menetap di luar negeri.

"Sebenarnya kasus ini sudah lama terjadi. Sejak 30 tahun lalu, sejak saya kuliah (di Amerika Serikat), sudah banyak anak Indonesia yang mendapat beasiswa dari negara, tetapi memilih tidak kembali. Bahkan di tempat saya dulu ada yang berjualan gado-gado di Amerika. Karena di sana sebulan bisa mendapat USD5.000-6.000," ujar Indra.

Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah memperbaiki skema beasiswa dengan menyiapkan jalur karier yang jelas bagi para penerima setelah lulus. Menurutnya, kontrak untuk kembali ke Indonesia saja tidak cukup tanpa adanya kepastian pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi.

"Bandingkan dengan model beasiswa di luar negeri. Tidak pernah dilepas begitu saja. Dalam arti, karier mereka sudah dipikirkan. Kalau sekarang misalnya saya diberi LPDP untuk mengambil jurusan bisnis, meski sudah tanda tangan kontrak akan kembali, tapi kalau melihat peluang di luar negeri lebih baik, maka dia bisa saja memilih tinggal di luar negeri," katanya.

Ia mencontohkan sejumlah negara seperti Malaysia dan Korea yang telah menerapkan sistem beasiswa terintegrasi dengan kebutuhan industri dan pemerintahan.

"Padahal ini bukan hal sulit. Negara lain menerapkan model seperti itu. Teman saya dulu kuliah, orang dari Malaysia dan Korea, modelnya jelas. Mereka sudah tahu akan bekerja di mana, karena ilmunya memang dibutuhkan. Jadi tidak asal. Kalau di sini, yang penting punya ijazah," ucapnya.

Menurut Indra, perbaikan tata kelola beasiswa menjadi kunci agar investasi negara dalam pendidikan benar-benar berdampak pada pembangunan nasional, sekaligus mencegah terulangnya polemik serupa di masa mendatang.

Moh Purwadi/Disway