.png)
fin.co.id - Isu penutupan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di desa-desa sempat ramai diperbincangkan. Namun, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan kabar tersebut tidak benar.
Menurut Yandri, pemerintah tidak pernah berencana menutup minimarket yang sudah beroperasi di desa. Yang menjadi perhatian adalah pembatasan izin baru agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha rakyat dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Alfamart dan Indomaret yang sudah berdiri di desa tetap diperbolehkan beroperasi seperti biasa. Dalam unggahan resmi Instagramnya, Yandri menekankan:
“Minimarket-minimarket yang sudah ada silakan jalan. Saya tidak pernah mengusulkan untuk ditutup. Yang disetop itu izin baru, jangan sampai sampai ke desa-desa dan mematikan usaha rakyat.”
Artinya, kebijakan yang dimaksud adalah menghentikan ekspansi baru, bukan mencabut izin usaha yang telah berjalan.
Menurut Yandri, pembatasan izin baru bertujuan untuk melindungi ekonomi desa, khususnya keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Kopdes Merah Putih dinilai memiliki peran strategis karena:
- Dikelola dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
- Minimal 20% keuntungan dikembalikan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes)
- Menjadi instrumen pemerataan ekonomi di tingkat desa
Jika ekspansi ritel modern dibiarkan tanpa kontrol, dikhawatirkan usaha kecil dan koperasi desa sulit berkembang.
Dana Desa Tidak Dipangkas, Hanya Diatur Ulang
Yandri juga meluruskan isu lain yang berkembang terkait dana desa. Ia memastikan:
- Dana desa tidak dikurangi
- Tidak diambil pemerintah pusat
- Hanya dilakukan perubahan tata kelola
Menurutnya, penguatan Kopdes Merah Putih menjadi bagian dari strategi pemerataan ekonomi nasional agar manfaat dana desa benar-benar dirasakan masyarakat.
“Dana desa itu tidak turun, tidak dikurangi. Yang berubah adalah tata kelolanya untuk pemerataan ekonomi,” tegasnya.
Wacana pembatasan izin baru minimarket ini muncul karena kekhawatiran ritel modern dapat mendominasi pasar desa dan melemahkan UMKM lokal.
