.png)
fin.co.id - Pemerintah Kabupaten Tangerang mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan seluruh mitra penyedia untuk memperketat pengawasan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil merespons dinamika di media sosial terkait komposisi makanan yang dinilai belum memenuhi ekspektasi publik.
Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid menegaskan bahwa kecepatan respons terhadap keluhan masyarakat menjadi kunci kredibilitas program nasional ini. "Kami meminta BGN dan mitra kerja, termasuk Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG), untuk lebih responsif menindaklanjuti laporan warga terkait kondisi makanan," ujar Maesyal dalam rapat evaluasi di Pendopo Bupati Tangerang, Kamis (26/2/2025).
Menurut Maesyal, MBG bukan sekadar program bagi-bagi makanan, melainkan investasi strategis untuk memutus rantai masalah gizi kronis. Oleh karena itu, standar higienitas dan kesegaran bahan baku tidak dapat ditawar.
Untuk menjamin mutu, Pemkab Tangerang berkomitmen mempercepat fasilitasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi sekitar 170 SPPG yang beroperasi di wilayahnya. "Dinas Kesehatan akan mengawal rekomendasi teknisnya, sementara dokumen perizinan akan diterbitkan melalui DPMPTSP Kabupaten Tangerang," tambahnya.
Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menyoroti aspek teknis di lapangan. Ia meminta ahli gizi di setiap dapur SPPG tidak sekadar hadir secara formalitas, tetapi benar-benar melakukan verifikasi ketat sebelum distribusi dilakukan.
"Jangan sampai ada makanan berjamur atau komposisi gizi yang tidak seimbang. Selain gizi, aspek rasa dan variasi menu juga penting agar anak-anak tidak bosan dan makanan benar-benar dikonsumsi," tegas Intan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Deputi BGN Bidang Pemantauan dan Pengawasan, Iwan Dwi Susanto, memastikan bahwa pihaknya tidak menoleransi penurunan kualitas layanan. Ia menekankan bahwa program ini dirancang untuk memberikan dampak berganda (multiplier effect), baik bagi kesehatan anak maupun ekonomi lokal.
Guna menyederhanakan koordinasi, Pemkab Tangerang juga mengusulkan pembentukan forum koordinator SPPG. Wadah ini diharapkan menjadi kanal komunikasi cepat jika ditemukan kendala operasional atau keluhan kualitas di tingkat sekolah.
