.png)
fin.co.id - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali menjadi sorotan sejak 2025, setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, disebut menyinggung konsep “Israel Raya” dalam sebuah wawancara di saluran televisi Israel i24. Pernyataan itu kemudian dilaporkan oleh The Times of Israel pada Selasa 12 Agustus 2025.
Dalam laporan tersebut, Netanyahu memaparkan visinya mengenai perluasan wilayah yang ia sebut sebagai bagian dari “Tanah yang Dijanjikan”.
Pernyataan ini memicu reaksi keras dari sejumlah negara Arab, terutama Arab Saudi dan Qatar, yang menilai gagasan tersebut berpotensi mengguncang stabilitas kawasan.
Isu ini kembali menguat di tengah perang Iran vs Israel-AS pada 2026, memunculkan pertanyaan besar: jika Iran takluk, apakah ambisi ekspansi Israel akan semakin meluas?
Visi Israel Raya dan Peta “Tanah yang Dijanjikan”
Dalam wawancara tersebut, Netanyahu bahkan memperlihatkan sebuah peta yang menggambarkan wilayah lebih luas dibandingkan batas teritorial Israel saat ini. Peta itu disebut sebagai visualisasi “Tanah yang Dijanjikan”.
Konsep Israel Raya dalam sejumlah narasi politik ekstrem merujuk pada wilayah yang mencakup seluruh Palestina, Yordania, Lebanon, serta sebagian Suriah, Arab Saudi, Irak, Turki hingga Mesir. Klaim ini jelas melampaui batas negara Israel modern yang diakui secara internasional.
Secara historis, istilah Israel Raya banyak digunakan setelah Perang Enam Hari pada Juni 1967. Saat itu, Israel menguasai Yerusalem Timur, Tepi Barat, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan di Suriah, serta Semenanjung Sinai di Mesir.
Sejak saat itu, isu wilayah pendudukan menjadi salah satu sumber utama konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Reaksi Negara-Negara Arab
Publikasi peta yang dianggap memperluas klaim historis Israel memicu respons keras dari sejumlah negara Arab. Selain Arab Saudi dan Qatar, negara seperti Uni Emirat Arab, Yordania, dan Palestina juga mengecam narasi tersebut.
Mereka menilai konsep Israel Raya sebagai pelanggaran hukum internasional dan ancaman terhadap kedaulatan negara-negara di kawasan.
Insiden serupa pernah terjadi pada Maret 2023, ketika Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, tampil di Paris dengan peta yang memasukkan wilayah Yordania sebagai bagian dari Israel.
Penolakan terhadap solusi dua negara juga menjadi sorotan. Netanyahu secara terbuka disebut menafikan konsep pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota sesuai garis perbatasan sebelum 1967.
