.png)
Langkah tersebut juga mencakup pemetaan zona berisiko tinggi, termasuk wilayah yang sempat mengalami dampak serangan seperti Qatar dan kawasan di sekitar instalasi militer.
Mukhtarudin menegaskan pemerintah mengambil langkah proaktif dalam menghadapi situasi yang terus berkembang.
"Sejak awal eskalasi, kami telah mengaktifkan mekanisme crisis management. Pemantauan dilakukan setiap hari secara terintegrasi bersama Kementerian Luar Negeri dan seluruh Perwakilan Republik Indonesia di kawasan. Negara tidak menunggu situasi memburuk," ujar Mukhtarudin.
Sebagai upaya mitigasi, para PMI juga diimbau menjauhi area konflik, pangkalan militer, serta lokasi yang berpotensi rawan. Jika diperlukan, mereka diminta berpindah ke tempat yang lebih aman.
Pemerintah juga memperkuat kanal pengaduan untuk mengantisipasi berbagai potensi masalah, mulai dari ancaman keamanan, keterlambatan pembayaran gaji, pemutusan hubungan kerja, hingga permintaan pemulangan ke Tanah Air.
Selain itu, koordinasi lintas instansi dilakukan secara intensif bersama Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di sejumlah negara Timur Tengah seperti Teheran, Riyadh, Doha, dan Abu Dhabi.
"Simulasi skenario evakuasi dan opsi penghentian sementara penempatan ke wilayah berisiko tinggi telah dipersiapkan sebagai langkah preventif apabila terjadi eskalasi lebih lanjut," ungkapnya.
Sebagai informasi, ketegangan di kawasan meningkat setelah serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel ke Teheran pada Sabtu, 28 Februari 2026. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang kemudian memicu serangan balasan dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Candra Pratama/Disway
