.png)
fin.co.id - Peristiwa tragis yang terjadi dalam pesta rakyat pernikahan di Pendopo Kabupaten Garut pada 18 Juli 2025 masih menyisakan luka bagi masyarakat. Insiden tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, termasuk seorang anggota polisi, setelah ribuan warga berdesakan menghadiri acara tersebut.
Acara itu merupakan pesta rakyat dalam rangka pernikahan putra sulung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karlina. Kegiatan digelar di Gedung Pendopo Garut, Jawa Barat, dan dihadiri ribuan masyarakat yang datang untuk menyaksikan rangkaian acara.
Namun, membludaknya massa dalam pesta rakyat tersebut berujung pada insiden desak-desakan yang menyebabkan korban jiwa serta puluhan orang mengalami luka-luka.
Dugaan Kelalaian Penyelenggaraan
Koalisi Mahasiswa Garut (KMG) menilai insiden tersebut tidak lepas dari kelalaian dalam penyelenggaraan acara. Mereka menyebut adanya dugaan pembiaran serta kurangnya profesionalitas pihak penyelenggara dalam mengatur jalannya kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar.
Selain itu, KMG juga menyoroti penggunaan fasilitas negara, yakni Pendopo Kabupaten Garut, untuk kegiatan yang dinilai bersifat pribadi.
Menurut mereka, pendopo kabupaten merupakan fasilitas milik negara yang diperuntukkan bagi kegiatan pemerintahan, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Fasilitas Pendopo Kabupaten Garut adalah milik Negara, milik Rakyat Garut bukan milik pribadi dari seorang Wakil Bupati,” demikian pernyataan sikap Koalisi Mahasiswa Garut.
Mereka mempertanyakan alasan penggunaan gedung milik pemerintah daerah tersebut untuk acara pernikahan, dan menilai hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Koalisi mahasiswa juga meminta adanya audit serta pemeriksaan menyeluruh dari pemerintah pusat terkait penggunaan fasilitas daerah tersebut.
Dorongan Proses Hukum
Selain persoalan penggunaan fasilitas negara, KMG juga menyoroti tanggung jawab atas insiden yang menyebabkan tiga korban meninggal dunia.
Mereka menilai Wakil Bupati Garut Putri Karlina tidak hanya perlu bertanggung jawab secara sosial dan kemanusiaan, tetapi juga secara hukum atas peristiwa tersebut.
Sebelumnya, Putri Karlina telah menyatakan kesiapan untuk diperiksa oleh pihak kepolisian sebagaimana disampaikan melalui pemberitaan media.
Atas dasar itu, KMG mendesak aparat penegak hukum segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan guna memberikan kepastian hukum terhadap penanganan kasus yang saat ini berada di bawah penyelidikan Polda Jawa Barat.
