.png)
fin.co.id - Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Bali memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kerawanan konflik menjelang perayaan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 19 Maret 2026.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan antarumat beragama di Pulau Dewata.
Kepala Bagian Operasi Binda Bali, Teddy M Budiman, mengatakan pihaknya telah melakukan langkah penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (lidpangal) untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sejumlah daerah.
“Sesuai fungsi Badan Intelijen Negara dalam melakukan lidpangal, kami telah menindaklanjuti kesepakatan antara pemerintah provinsi, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta masyarakat pemeluk agama Hindu dan Islam,” ujar Teddy dalam Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Denpasar, Senin.
Dari hasil pemetaan intelijen, terdapat beberapa wilayah yang dinilai memiliki potensi kerawanan konflik saat perayaan Nyepi, yakni Kabupaten Jembrana, Buleleng, dan Kota Denpasar.
Potensi konflik tersebut diperkirakan muncul akibat kesalahpahaman terkait aktivitas masyarakat non-Hindu selama pelaksanaan Nyepi. Selain itu, penyebaran isu bernuansa SARA di media sosial juga dinilai dapat memperkeruh situasi jika tidak diantisipasi sejak dini.
Untuk mencegah hal tersebut, Binda Bali menginisiasi kegiatan dialog dan koordinasi antara perwakilan masyarakat Hindu dan Islam di wilayah-wilayah tersebut. Upaya ini bertujuan membangun kesepahaman bersama dalam menjaga kekhidmatan pelaksanaan Nyepi sekaligus menghormati kegiatan malam takbiran yang berlangsung mendekati Hari Raya Idul Fitri.
“Melalui komunikasi dan kesepahaman yang telah disepakati di tingkat provinsi, kami mendorong seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi menjaga ketertiban dan keharmonisan,” kata Teddy.
Selain potensi konflik sosial, Binda Bali juga mendeteksi adanya potensi peningkatan tindak kriminalitas seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada arus mudik. Lonjakan aktivitas di jalur transportasi berpotensi menimbulkan kemacetan dan kepadatan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.
Tidak hanya itu, ancaman di ruang digital juga menjadi perhatian serius. Dalam beberapa hari terakhir, intelijen menemukan munculnya narasi negatif dan informasi provokatif di media sosial yang berpotensi memicu keresahan di masyarakat.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Binda Bali telah melakukan langkah respons cepat terhadap akun-akun yang menyebarkan konten negatif dan berpotensi memicu penyebaran hoaks.
“Upaya yang kami lakukan dan terus ditingkatkan adalah deteksi dini dan pencegahan melalui pemantauan situasi wilayah serta pengumpulan informasi oleh unsur intelijen bersama aparat keamanan,” ujarnya.
Binda Bali juga menempatkan personel secara tertutup di sejumlah kelompok yang dinilai memiliki potensi menumbuhkan sikap intoleransi. Penempatan ini bertujuan memantau perkembangan situasi sekaligus mengantisipasi kemungkinan pergerakan yang dapat memicu konflik.
“Kami menempatkan petugas untuk memonitor perkembangan aktivitas kelompok-kelompok tersebut sehingga setiap potensi gangguan keamanan dapat diwaspadai lebih awal,” kata Teddy.
Hasil pemantauan intelijen tersebut kemudian secara rutin dilaporkan dalam forum koordinasi Binda Bali. Selain itu, koordinasi juga terus dilakukan dengan TNI, Polri, serta Pemerintah Provinsi Bali guna memastikan situasi keamanan tetap kondusif.
