.png)
fin.co.id - Masih terdapat ruang efisiensi anggaran dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapatkan pagu Rp335 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“MBG akan diefisienkan, cara mereka belanjanya. Saya piker, MBG itu program yang bagus karena nggak semuanya kaya. Hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja,” ujar Purbaya, Senin, 16 Maret 2026, dikutip Antara.
Menurutnya, pelaksanaan program MBG bisa optimal tanpa harus menyerap penuh alokasi anggaran senilai Rp335 triliun. “Saya pikir gitu, nggak harus Rp335 triliun,” katanya.
Saat ini, Menkeu juga tengah menyusun rencana efisiensi anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) sebagai salah satu upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap di bawah tiga persen.
Defisit APBN 2026 berpotensi melebar akibat tekanan harga minyak dunia yang terdampak konflik Iran, Amerika Serikat dan Israel.
BGN Ngotot Ingin Alokasi Penuh Anggaran
Berbeda dengan pandangan Purbaya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa sejauh ini belum ada pemangkasan atau penyesuaian anggaran program MBG pada APBN 2026, sehingga alokasinya tetap senilai Rp335 triliun.
“Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan APBN 2026,” kata Dadan dalam wawancara cegat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, pembahasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan kementerian lainnya pada Senin lebih berfokus pada harmonisasi anggaran untuk menyikapi situasi yang berkembang.
Terkait opsi penyesuaian pada sejumlah pos belanja yang tidak langsung menyasar penyediaan makanan, Dadan menyebut hal tersebut masih dibahas dan belum ada keputusan perubahan anggaran.
Dadan juga menegaskan, sebagian besar anggaran atau sekitar 93 persen anggaran program gizi nasional memang dialokasikan langsung untuk bantuan pemerintah makan bergizi yang disalurkan langsung ke daerah melalui satuan pelayanan di seluruh Indonesia.
