.png)
fin.co.id - Seruan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, agar sejumlah negara mengirim kapal perang ke Selat Hormuz menuai respons beragam.
Alih-alih mendapat dukungan penuh, sejumlah negara justru bersikap hati-hati hingga terang-terangan menolak ajakan tersebut.
Dalam pernyataannya, Trump meminta negara seperti China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan lainnya untuk ikut mengamankan jalur strategis tersebut.
Ia bahkan memperingatkan bahwa kegagalan merespons bisa berdampak serius bagi masa depan NATO.
Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan mengingat sikap negara-negara yang tidak memberikan dukungan terhadap upaya tersebut.
Namun di lapangan, respons yang muncul tidak sepenuhnya sejalan dengan harapan Washington.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menolak tuntutan tersebut. Ia menyatakan bahwa pemerintahnya memang bekerja sama dengan sekutu untuk membuka kembali akses Selat Hormuz, tetapi bukan dalam kerangka misi NATO. Ia juga menegaskan Inggris tidak ingin terlibat dalam konflik yang lebih luas.
Selain itu, Pemerintah Jerman menegaskan tidak melihat peran NATO dalam pengamanan selat tersebut. Juru bicara Kanselir Jerman, Stefan Kornelius, menyatakan tidak akan ada keterlibatan militer selama konflik masih berlangsung.
Ia juga menyinggung bahwa AS dan Israel tidak melakukan konsultasi dengan pihaknya sebelum konflik dimulai.
Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, turut menegaskan bahwa konflik tersebut bukan perang mereka dan menekankan keinginan untuk solusi diplomatik.
Penolakan juga datang dari Italia. Wakil Perdana Menteri, Matteo Salvini, menyatakan negaranya tidak sedang berperang dengan pihak mana pun, sehingga pengiriman kapal militer ke zona konflik dinilai sama dengan ikut terlibat dalam perang.
Sementara itu, China memilih menyerukan penghentian ketegangan tanpa menyatakan komitmen untuk terlibat dalam pengamanan Selat Hormuz. Pemerintah Korea Selatan juga belum mengambil keputusan dan menyebut masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan permintaan tersebut.
Di Jepang, keterbatasan hukum menjadi kendala. Perdana Menteri Sanae Takaichi menyampaikan bahwa pihaknya masih mengkaji kemungkinan langkah yang dapat diambil sesuai dengan aturan yang berlaku.
Australia juga menyatakan belum menerima permintaan resmi untuk bergabung dalam koalisi pengamanan dan menolak mengirim kapal ke kawasan tersebut.
Sementara itu, Uni Eropa melalui kepala kebijakan luar negeri, Kaja Kallas, menyatakan pihaknya tengah membahas langkah-langkah untuk menjaga jalur tersebut tetap terbuka, termasuk melalui komunikasi dengan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres.
