.png)
fin.co.id - Anggota parlemen Iran mengusulkan rencana untuk mengenakan bea masuk dan pajak pada kapal yang melewati Selat Hormuz yang strategis.
Para pejabat mengatakan kondisi pelayaran melalui jalur air tersebut tidak akan kembali seperti sebelum perang Timur Tengah dimulai, setelah adanya serangan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu.
“Kami di parlemen sedang mengupayakan rencana di mana negara-negara akan membayar bea masuk dan pajak kepada Republik Islam jika Selat Hormuz digunakan sebagai jalur aman untuk transit, energi, dan keamanan pangan,” kata anggota parlemen Teheran, Somayeh Rafiei, seperti dikutip oleh kantor berita ISNA, Kamis, 19 Maret 2026.
“Keamanan selat akan ditegakkan dengan kekuatan, otoritas, dan keagungan oleh Republik Islam Iran, dan negara-negara harus membayar pajak sebagai imbalannya,” katanya.
Blokade Selat Hormuz oleh Militer Iran
Pasukan Iran telah menyerang beberapa kapal, dengan alasan mereka gagal mengindahkan "peringatan" untuk tidak melintasi jalur air tersebut.
Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan pada hari Selasa, bahwa lalu lintas maritim "tidak akan kembali ke status sebelum perang."
Dalam beberapa hari terakhir, Iran telah mengizinkan beberapa kapal dari negara-negara yang dianggapnya bersahabat untuk lewat.
Iran juga memperingatkan, bahwa mereka akan memblokir kapal dari negara-negara yang menurut mereka telah bergabung dalam "agresi" terhadapnya.
Perusahaan intelijen maritim Windward mengatakan dalam sebuah analisis pada hari Selasa bahwa setidaknya lima kapal keluar dari selat melalui perairan Iran pada tanggal 15 dan 16 Maret.
Pesan dari pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei juga mengatakan "pengungkit pemblokiran Selat Hormuz harus benar-benar digunakan."
