.png)
fin.co.id - Dampak konflik di Timur Tengah mulai terasa di berbagai negara. Filipina telah menetapkan status darurat energi nasional, sementara Bangladesh dilaporkan mengalami krisis bahan bakar minyak (BBM).
Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap waspada terhadap potensi dampak lanjutan, terutama dari sisi pasokan energi.
Menurut Purbaya, ancaman utama dari krisis energi global bukan semata-mata kenaikan harga, melainkan kemungkinan terganggunya pasokan energi.
“Darurat energi itu bukan di APBN, tapi kalau suplainya berhenti. Itu yang perlu diwaspadai,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia menegaskan bahwa selama pasokan energi masih tersedia, kondisi Indonesia belum bisa dikategorikan darurat. Namun, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan jika konflik global terus berlanjut.
APBN Indonesia Masih Kuat Hadapi Kenaikan Harga Energi
Purbaya memastikan bahwa hingga saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat untuk menahan tekanan kenaikan harga energi.
Ia bahkan menyebut belum ada rencana perubahan subsidi energi dalam waktu dekat.
“Dengan kondisi harga saat ini, APBN kita masih aman sampai akhir tahun,” jelasnya.
Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah dinilai belum perlu melakukan penyesuaian besar terhadap harga BBM maupun subsidi energi.
Purbaya menegaskan bahwa evaluasi baru akan dilakukan jika harga minyak dunia melonjak drastis.
“Kita lihat rata-rata dulu. Tidak otomatis kalau harga naik langsung diubah,” katanya.
Krisis energi yang mulai dialami Filipina dan Bangladesh menjadi sinyal awal bahwa konflik global, khususnya di Timur Tengah, mulai berdampak ke negara lain.
Gangguan distribusi dan pasokan energi berpotensi memicu efek domino, termasuk kelangkaan BBM dan lonjakan harga di berbagai negara.
