.png)
fin.co.id - Pemerintah secara resmi mengumumkan optimalisasi skema program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diprediksi mampu menciptakan penghematan anggaran negara hingga Rp20 triliun, sekaligus memastikan distribusi gizi yang lebih tepat sasaran di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa efisiensi ini merupakan bagian dari transformasi struktural demi menciptakan ekonomi yang lebih produktif dan efisien.
Dalam kebijakan terbaru ini, fokus utama adalah penyediaan makanan segar (fresh food) yang didistribusikan selama lima hari dalam seminggu bagi anak sekolah. Namun, aturan ini tidak berlaku rata untuk semua wilayah.
“Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026)
Pengecualian Khusus
Pemerintah menyadari bahwa tantangan geografis Indonesia sangat beragam. Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan kategori khusus untuk wilayah tertentu agar manfaat gizi tetap tersampaikan dengan maksimal
Kategori Wilayah dengan Kebijakan Khusus:
- Asrama & Boarding School: Tetap mendapatkan pemenuhan gizi rutin.
- Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar): Fokus pada kemudahan logistik.
- Daerah Stunting Tinggi: Prioritas intervensi gizi berdasarkan data terbaru.
Strategi Distribusi: Makanan Segar vs Makanan Kering
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, merincikan perbedaan jenis makanan yang akan diterima oleh para siswa berdasarkan kondisi wilayahnya:
Wilayah Umum/Perkotaan: Siswa mendapatkan makanan segar yang dimasak hari itu juga selama 5 hari sekolah.
Wilayah 3T & Geografis Sulit: Siswa akan menerima makanan kering yang kaya nutrisi, tahan lama, dan mudah disimpan.
Contoh: Susu, buah-buahan, roti, dan bahan pangan padat gizi lainnya.
"Langkah ini diambil untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan, sekaligus mempertimbangkan efektivitas distribusi di wilayah yang sulit dijangkau," jelas Nanik.
Agar program ini tidak salah sasaran, BGN menggunakan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Kementerian Kesehatan sebagai kompas utama. Wilayah Indonesia Timur menjadi salah satu prioritas intervensi gizi karena angka stunting yang masih memerlukan perhatian khusus.
