.png)
fin.co.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan serius terkait kondisi iklim tahun ini. Berdasarkan prediksi terbaru, sebagian besar wilayah Indonesia akan menghadapi musim kemarau yang datang lebih awal dan bertahan lebih lama dari periode normalnya. Kondisi kering yang ekstrem ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara signifikan di berbagai provinsi.
Data menunjukkan sekitar 57,2 persen wilayah tanah air akan mengalami kemarau panjang, sementara 46,5 persen wilayah lainnya akan memasuki musim kering lebih cepat. Fenomena ini mulai terasa pada April mendatang, mencakup wilayah strategis mulai dari Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, hingga Sumatera. Ancaman ini bukan sekadar prediksi, sebab di Riau saja, luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 4.440 hektar.
Manajemen Darurat Berkelanjutan untuk Atasi Kebakaran Hutan
Menanggapi situasi tersebut, Fiqri Ardiansyah, S.Hut., M.Sc., Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), menekankan pentingnya pergeseran strategi. Pemerintah dan sektor swasta perlu mengadopsi kebijakan yang lebih adaptif dengan anggaran yang mengedepankan manajemen darurat berkelanjutan. Menurutnya, fokus tidak boleh hanya pada pemadaman, tetapi harus mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan pascabencana.
Optimalisasi Sekat Kanal dan Modifikasi Cuaca
Fiqri menyoroti peran vital infrastruktur pembasahan gambut sebagai solusi jangka panjang. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pembangunan sumur bor, dan pembuatan sekat kanal harus berjalan secara sinergis. Kombinasi instrumen ini terbukti efektif menjaga ekosistem gambut tetap basah, sehingga meminimalisir potensi api muncul ke permukaan.
“Gambut yang terbakar umumnya adalah lahan yang sudah terdegradasi. Keberadaan sekat kanal sangat efektif mengurangi lolosnya air dari ekosistem tersebut agar lahan tetap lembap,” ujar Fiqri, Senin, 30 Maret 2026. Langkah mitigasi ini dipandang jauh lebih efisien dibandingkan upaya pemadaman saat api sudah membesar.
Kolaborasi Permanen Pemerintah dan Sektor Swasta
Mengenai keterlibatan pihak swasta, Fiqri mengusulkan model kerja sama yang bersifat permanen, bukan sekadar instruksi saat kondisi darurat tiba. Kolaborasi ini bisa diwujudkan melalui aktivitas rutin di lapangan seperti patroli bersama BPBD dan Manggala Agni, serta pendampingan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA).
Ubah Perilaku dengan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)
Selain infrastruktur fisik, perubahan perilaku manusia di tingkat tapak menjadi kunci utama. Mengingat mayoritas kebakaran hutan bersumber dari aktivitas manusia, edukasi mengenai penggunaan api yang terkendali sangatlah krusial. Sebagai solusi konkret bagi masyarakat di luar Jawa, Fiqri mendorong penerapan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
“Metode PLTB bisa menjadi alternatif terbaik untuk memutus pola pemadaman kebakaran yang terus berulang setiap tahun,” pungkasnya. Dengan kesadaran kolektif dan teknologi mitigasi yang tepat, risiko Karhutla di tengah kemarau panjang tahun ini diharapkan dapat ditekan serendah mungkin.
