.png)
fin.co.id - Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) meskipun tekanan global meningkat. Keputusan ini diambil karena kondisi defisit fiskal dinilai masih berada dalam batas aman.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah telah memperhitungkan seluruh dampak fiskal dari berbagai kebijakan yang diambil, termasuk fluktuasi harga minyak dunia.
"Kan sudah kita hitung semuanya. Saya nambah berapanya lupa," katanya kepada wartawan di Gedung Danantara, Jakarta, Rabu, 1 April 2026.
Ia menjelaskan, meskipun terjadi kenaikan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap dapat dikendalikan di bawah ambang batas 3 persen.
"Yang jelas tiap satu dolar per barel naik itu sekitar 6 triliun rupiah tambahan defisitnya. Tapi ini sudah kita hitung semua kan, dengan rata-rata 100 pun kita sudah kunci defisitnya di bawah 3 persen, yaitu sekitar 2,9 persen. Jadi nggak masalah," tegasnya.
Menurut Purbaya, tanpa adanya kebijakan tambahan seperti penerapan work from home (WFH) bagi ASN, pemerintah tetap mampu menjaga defisit di kisaran tersebut.
"Tapi yang jelas dengan keadaan tanpa WFH pun kita sudah tekan di 2,9 persen. Jadi kalau yang lain adalah bonus buat kita kalau ada penghematan lebih lanjut. Jadi makin ke bawah lagi," ucapnya.
Ia menilai, potensi penghematan dari kebijakan WFH, yang disebut dapat mengurangi kompensasi BBM hingga Rp6,2 triliun, hanya menjadi tambahan positif bagi kesehatan fiskal negara.
"Jadi kalau kita lihat tanpa kebijakan itu pun kita sudah bisa kendalikan di bawah 3 persen dengan baik," ujarnya.
Lebih jauh, Purbaya menyebut ruang fiskal pemerintah saat ini relatif lebih longgar dibandingkan tahun sebelumnya.
"Tahun lalu defisit kita 2,92 persen. Nanti kita lihat akan lebih rendah dari itu. Jadi memang ruang fiskal kita lumayan," katanya.
Fajar Ilman/Disway
