.png)
fin.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai tancap gas mengatasi krisis sampah dengan mengajukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) ke pemerintah pusat.
Langkah ini diambil menyusul kondisi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang kini sudah melebihi kapasitas. Setiap hari, sekitar 7.500 ton sampah dari Jakarta menumpuk di lokasi tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengungkapkan, Jakarta membutuhkan setidaknya empat fasilitas PLTSa agar persoalan sampah tidak semakin parah. Sebagai tahap awal, Pemprov telah mengajukan pembangunan dua fasilitas di Bantargebang dan Tunjungan.
“Surat sudah saya kirim ke Menteri terkait untuk pembangunan PLTSa di Bantargebang dan Tunjungan,” ujar Pramono, Jumat, 3 April 2026.
Dalam proyek ini, Pemprov DKI akan menggandeng pihak Danantara untuk pembangunan sekaligus pengelolaan fasilitas tersebut.
Dua lokasi awal itu ditargetkan mampu mengolah hingga 4.000 ton sampah per hari menjadi energi listrik. Jika terealisasi, beban sampah yang dikirim ke Bantargebang bisa ditekan hingga tinggal sekitar 3.500 ton per hari.
Tak berhenti di situ, Pemprov juga akan melanjutkan proyek PLTSa di Sunter yang sebelumnya sempat tertunda. Bahkan, satu fasilitas tambahan juga tengah direncanakan.
Jika seluruh proyek berjalan, empat PLTSa tersebut diproyeksikan mampu mengolah hingga 10.000 ton sampah per hari, sehingga Jakarta tidak lagi bergantung pada Bantargebang.
Langkah ini juga menjadi respons atas insiden longsor gunungan sampah di Zona 4A Bantargebang pada 8 Maret 2026, yang sempat mengganggu distribusi dan pengelolaan sampah di sejumlah wilayah.
Akibatnya, tumpukan sampah sempat terlihat di beberapa titik seperti Pasar Induk Kramat Jati dan kawasan Rusunawa Angke.
“Kalau semua berjalan sesuai rencana, persoalan sampah di Jakarta bisa tertangani secara signifikan,” pungkas Pramono.
Cahyono/Disway
