.png)
fin.co.id - Republik Islam Iran memberikan jawaban menohok atas ultimatum Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Alih-alih tunduk pada tekanan untuk segera membuka blokade Selat Hormuz, Teheran justru mengajukan tuntutan kompensasi finansial yang besar. Pejabat komunikasi kantor Presiden Iran, Mehdi Tabatabaei, menegaskan bahwa jalur pelayaran vital tersebut hanya akan kembali normal jika kerusakan akibat perang diganti rugi sepenuhnya.
Dalam kerangka tatanan hukum baru yang mereka usulkan, Iran meminta seluruh kerugian akibat agresi militer dibayar melalui sebagian biaya transit pelayaran. Langkah ini menandakan peralihan strategi Iran dari sekadar pertahanan militer menjadi tekanan ekonomi berskala global.
Kendali Penuh dan Rencana Sistem Tarif
Komando Angkatan Laut Garda Revolusi (IRGC) menyatakan bahwa situasi di Selat Hormuz tidak akan pernah kembali seperti semula, terutama bagi Amerika Serikat dan Israel. Pasukan elite tersebut kini mengklaim kendali penuh atas seluruh jalur perlintasan minyak dunia itu.
Sebagai bagian dari penguasaan wilayah, Iran berencana menerapkan sistem tarif resmi bagi setiap kapal yang melintas. Hal ini menjadi peringatan serius bagi pasar energi global karena Selat Hormuz merupakan urat nadi bagi distribusi minyak dan gas dari negara-negara Teluk ke seluruh dunia.
Beberapa poin ancaman perluasan konflik yang muncul dari Teheran meliputi:
Penutupan Selat Bab al-Mandab yang merupakan pintu masuk Laut Merah menuju Terusan Suez.
Ancaman terhadap jalur pelayaran internasional di luar Selat Hormuz jika serangan AS-Israel meningkat.
Peringatan dari Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, bahwa langkah ceroboh Washington bisa "membakar" seluruh kawasan.
Kebuntuan Ultimatum dan Diplomasi Terakhir
Donald Trump sebelumnya memberikan batas waktu hingga Selasa, 7 April 2026 pukul 20.00 waktu Washington agar Iran segera mengakhiri blokade. Jika tuntutan tersebut diabaikan, Trump mengancam akan meratakan seluruh jembatan dan pembangkit listrik di Iran. Namun, Teheran dengan tegas menolak untuk tunduk pada tekanan maupun ultimatum tersebut.
"Kejahatan perang tidak akan menghasilkan apa-apa. Satu-satunya solusi adalah menghormati hak-hak rakyat Iran dan mengakhiri permainan berbahaya ini," tulis Mohammad Bagher Ghalibaf melalui platform media sosial X.
Di sisi lain, upaya diplomasi terus berjalan di balik layar. Pakistan kabarnya telah mengajukan rencana perdamaian dua tahap yang mencakup gencatan senjata segera selama 45 hari. Meski Iran mengonfirmasi telah menerima draf tersebut, mereka tetap bersikeras tidak akan membuka Selat Hormuz hanya untuk kepentingan gencatan senjata sementara tanpa adanya kesepakatan komprehensif terkait kompensasi perang.
Eskalasi kian memanas setelah Israel mengonfirmasi telah menewaskan Kepala Divisi Intelijen IRGC, Majid Khadami. Sebagai balasan, serangan drone dan rudal Iran dilaporkan mulai menghantam infrastruktur sipil di beberapa negara tetangga seperti Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, yang memperburuk stabilitas di kawasan Teluk.
