Viral! Mobil Dinas Pemprov DKI Ganti Pelat Putih, Kedapatan Keluyuran ke Puncak, Begini Respons Pramono

news.fin.co.id - 07/04/2026, 15:51 WIB

Viral! Mobil Dinas Pemprov DKI Ganti Pelat Putih, Kedapatan Keluyuran ke Puncak, Begini Respons Pramono

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melarang Sahur On The Road (SOTR) dan aksi sweeping ormas selama Ramadan 2026 demi menjaga keamanan dan kerukunan warga Ibu Kota.Foto:IG@pramonoanung

fin.co.id – Sebuah mobil dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi sorotan publik setelah kedapatan berkeliaran di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Kasus ini mencuat usai video penindakan oleh polisi viral di media sosial. Dalam pemeriksaan, kendaraan tersebut diketahui mengganti pelat nomor dari merah (dinas) menjadi putih.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengaku telah mengetahui kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa kendaraan itu merupakan aset milik Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta.

Menurutnya, pegawai yang menggunakan mobil dinas tersebut sudah mendapatkan teguran dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Advertisement

“Sudah ditegur oleh BPAD. Jadi kalau di Jakarta yang gitu-gitu kita enggak kasih toleransi,” tegas Pramono di Balai Kota, Selasa, 7 April 2026.

BPAD Lakukan Pemeriksaan Internal

Kepala BPAD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, mengatakan pihaknya langsung melakukan penelusuran internal atas kejadian tersebut.

BPAD juga telah berkoordinasi dengan Inspektorat untuk mendalami kasus ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saat ini kami telah melakukan penelusuran internal dan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Faisal.

Pelanggaran Tak Ditoleransi

Faisal menegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas harus sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. Pemakaian untuk kepentingan pribadi di luar tugas kedinasan tidak dibenarkan.

Ia juga menyebut kejadian ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan terhadap aset daerah.

“Kejadian ini menjadi evaluasi bagi kami untuk memperkuat pengawasan dan memastikan seluruh pegawai semakin disiplin,” jelasnya.

Advertisement

Di akhir pernyataannya, BPAD menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut.

“Atensi dan masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” pungkas Faisal.

Mihardi
Mihardi
Penulis

Redaktur FIN.CO.ID