.png)
fin.co.id - Di tengah kenaikan biaya global dan ancaman geopolitik di Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto meminta agar potensi kenaikan biaya haji tidak dibebankan kepada calon jemaah.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada Rabu, 8 April 2026.
Menurut Irfan, Presiden Prabowo secara tegas menginginkan agar pemerintah mencari solusi alternatif agar jemaah tidak harus menanggung biaya tambahan.
“Presiden Prabowo berharap apapun yang terjadi, jika terjadi kenaikan biaya ibadah haji, beliau meminta agar tidak dibebankan kepada jemaah haji,” ujar Irfan dalam rapat tersebut.
Meski pemerintah berupaya menahan kenaikan biaya, sejumlah faktor global membuat biaya penyelenggaraan ibadah haji diperkirakan meningkat.
Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kenaikan biaya tersebut antara lain:
-
penempatan harga avtur atau bahan bakar pesawat
-
pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS
-
eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah
-
kemungkinan perubahan rute penerbangan haji
Situasi ini membuat pemerintah harus melakukan perhitungan ulang terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 .
Irfan mengatakan hingga saat ini pemerintah masih menghitung kebutuhan riil biaya penyelenggaraan haji agar kebijakan yang diambil tetap realistis.
Meski tekanan biaya semakin besar, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mencari jalan keluar.
Irfan menyebut, Presiden Prabowo telah meminta kementerian terkait untuk melakukan kajian mendalam terkait kebutuhan anggaran haji.
“Komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan ke kami adalah verifikasi dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” jelasnya.
Pemerintah juga akan memperkuat koordinasi antar lembaga agar pembiayaan haji tetap berkelanjutan tanpa memberatkan masyarakat.
Berdasarkan simulasi awal dari kementerian, biaya haji diprediksi akan mengalami kenaikan signifikan bahkan jika rute penerbangan tidak berubah.
