.png)
fin.co.id - Polemik terkait anggaran pengadaan kaus kaki bernilai miliaran rupiah di Badan Gizi Nasional (BGN) terus memicu tanda tanya.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapoer Rahayu, Fariz Alauddin, mengaku tidak mengetahui secara detail rencana tersebut. Ia bahkan menyebut pembahasan mengenai pengadaan kaus kaki itu belum pernah sampai ke levelnya.
“Kalau untuk berita kaos kaki, itu sebenarnya belum pernah dirapatkan atau disosialisasikan peruntukannya untuk apa,” ujar Fariz saat dihubungi Disway, Minggu, 12 April 2026.
Meski demikian, ia menduga pengadaan tersebut kemungkinan diperuntukkan bagi para kepala SPPG sebagai bagian dari atribut kerja. Namun, terkait spesifikasi maupun nilai anggarannya, Fariz menegaskan dirinya tidak memiliki informasi yang cukup.
“Kalau saya membaca dari penyampaian yang ada, itu memang untuk kepala SPPG. Tapi kenapa bisa sampai miliaran, saya juga kurang paham,” katanya.
Seragam Belum Tersedia, Pegawai Gunakan Dana Pribadi
Fariz turut menggambarkan kondisi di lapangan. Hingga saat ini, para kepala SPPG disebut belum menerima seragam resmi dari BGN, meskipun program sudah berjalan. Akibatnya, kebutuhan pakaian kerja harus dipenuhi secara mandiri.
“Sejak awal kami running, seragam itu belum disediakan. Jadi kami di SPPG inisiatif membuat sendiri, pakai anggaran pribadi,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, ia menilai pengadaan kaus kaki bisa saja menjadi bagian dari rencana pemenuhan perlengkapan kerja yang sebelumnya belum terealisasi. Namun, ia kembali menegaskan bahwa belum ada penjelasan resmi yang diterima.
Urgensi Pengadaan Dipertanyakan
Terkait urgensi, Fariz menduga alasan pengadaan mungkin berkaitan dengan upaya menciptakan keseragaman. Meski begitu, ia tidak dapat memastikan apakah kebutuhan tersebut benar-benar mendesak.
“Kalau ditanya urgensinya, mungkin untuk keseragaman. Tapi detail kenapa sampai seperti itu, saya tidak bisa menjawab,” ucapnya.
Ia juga menyoroti kondisi yang kerap terjadi di lapangan, di mana kebijakan dari pusat tidak selalu disertai penjelasan yang memadai. Dalam beberapa kasus, program atau pengadaan bahkan sudah berjalan sebelum informasi lengkap diterima oleh pelaksana di daerah.
“Kadang kami di bawah ini belum tahu instruksinya apa, tapi barangnya sudah datang atau sudah dianggarkan,” tuturnya.
Hasyim Ashari/Disway
