HEBOH! Anggaran Kaos Kaki BGN Tembus Rp6,9 Miliar, Harga Sepasang Sampai Rp100 Ribu! Lebih Mahal dari Makanannya?

fin.co.id - Sorotan terhadap anggaran lembaga pemerintah kembali mencuat. Kali ini perhatian publik tertuju pada rincian belanja tahun 2025 milik Badan Gizi Nasional (BGN) yang memuat alokasi dana Rp6,9 miliar hanya untuk pengadaan kaos kaki bagi petugas program gizi di lapangan.

Isu ini menjadi perbincangan luas karena muncul di tengah polemik sebelumnya terkait pengadaan ribuan sepeda motor listrik untuk mendukung operasional program nasional **Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Banyak pihak menilai struktur anggaran tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas belanja, terutama karena alokasi untuk sektor makanan justru tercatat sebagai salah satu yang paling kecil dalam postur anggaran lembaga tersebut.

Berdasarkan data rencana belanja tahun 2025, BGN mengalokasikan dana sekitar Rp6,9 miliar untuk pengadaan sekitar 17.000 pasang kaos kaki bagi petugas Satuan Petugas Program Gizi (SPPG).

Jika dihitung secara rata-rata, harga satu pasang kaos kaki yang tercantum dalam sistem e-katalog pemerintah mencapai sekitar Rp100.000 per pasang.

Pengadaan ini disebut sebagai bagian dari paket belanja pakaian kerja dan perlengkapan operasional yang digunakan oleh para petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

Pemerintah melalui keterangan resminya menyampaikan bahwa pengadaan tersebut bukanlah bentuk belanja konsumtif.

Menurut penjelasan yang disampaikan, kaos kaki tersebut merupakan bagian dari perlengkapan kerja yang disediakan bersama seragam dan sepatu untuk para petugas lapangan.

Tujuannya adalah untuk mendukung beberapa aspek penting dalam pelaksanaan program, seperti:

• Menjaga kebersihan saat bertugas

• Meningkatkan standar keamanan kerja

• Mendukung profesionalitas petugas lapangan

Dengan adanya perlengkapan kerja yang standar, diharapkan para petugas yang terlibat dalam distribusi makanan bergizi dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal.

Struktur Anggaran Dinilai Tidak Proporsional

Meski telah dijelaskan sebagai bagian dari kebutuhan operasional, rincian anggaran tersebut tetap memicu kritik dari berbagai pihak.

Salah satu alasan utamanya adalah karena porsi belanja untuk kebutuhan makanan justru terlihat lebih kecil dibandingkan beberapa pos anggaran lainnya.