.png)
fin.co.id - Pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla terkait istilah “mati syahid” dalam ceramahnya di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, memicu polemik hingga berujung laporan ke polisi.
Ceramah tersebut disampaikan dalam forum bertajuk “Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar”. Dalam perkembangannya, pernyataan itu dipersoalkan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah organisasi lain yang kemudian melaporkan JK ke Polda Metro Jaya, Minggu, 12 April 2026.
Polemik muncul terutama dari bagian ceramah JK yang menyinggung konflik bernuansa agama di Indonesia, seperti Poso dan Ambon, serta penggunaan istilah “syahid” oleh pihak-pihak yang terlibat konflik.
Dalam narasi yang beredar, JK dituding menyinggung ajaran Kekristenan. Namun, dalam konteks ceramahnya, ia justru membuka dengan penekanan pada pentingnya perdamaian sebagai nilai utama.
Dalam bagian awal ceramah, JK menyampaikan:
“Alhamdulillahirabbil'alamin bahwa bulan Ramadan ini, alhamdulillah saya diundang untuk hadir di sini untuk bersilaturahmi dan juga sekaligus beribadah dan memberikan beberapa hal yang oleh panitia diminta saya berbicara tentang perdamaian.”
Ia kemudian mengutip hadis tentang pentingnya mendamaikan pihak yang berselisih:
“Hal yang lebih amal yang lebih tinggi daripada salat dan puasa adalah orang yang mendamaikan orang yang berselisih.”
Menurut JK, perdamaian merupakan nilai yang sangat tinggi, bahkan dalam ajaran Islam disebut lebih utama dibanding ibadah ritual tertentu. Dari situ, ia mengajak audiens memahami akar konflik sebagai langkah menuju penyelesaian.
Dalam ceramahnya, JK juga mengulas berbagai penyebab konflik, baik di tingkat nasional maupun global. Ia menilai ketidakadilan sebagai salah satu faktor utama yang memicu konflik di berbagai daerah, termasuk dalam sejarah Indonesia.
Ia mencontohkan sejumlah konflik seperti PRRI, DI/TII, hingga konflik di Poso dan Ambon yang menurutnya berawal dari persoalan ketidakadilan, meski kemudian berkembang menjadi konflik politik maupun agama.
Selain itu, JK juga menyinggung faktor lain seperti persoalan sosial dan perebutan wilayah, termasuk konflik di Kalimantan hingga Timor Timur dan Papua.
Pernyataan JK yang kemudian diperdebatkan muncul saat ia menjelaskan bagaimana konflik berbasis agama bisa sulit dihentikan karena adanya keyakinan masing-masing pihak terhadap legitimasi tindakan mereka.
Bagian inilah yang kemudian dipotong dan disebarkan di media sosial, sehingga memicu berbagai interpretasi dan reaksi publik.
Hingga kini, polemik tersebut masih berkembang, dengan sejumlah pihak mendorong klarifikasi lebih lanjut dari Jusuf Kalla terkait konteks lengkap pernyataannya.
