Pernyataan JK Disorot, Ketua PGI: Agama Bisa Terdistorsi Saat Konflik, tapi Tak Ajarkan Kekerasan

fin.co.id - Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacky Manuputty, memberikan tanggapan atas pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang disampaikan dalam kuliah umum di Universitas Gadjah Mada pada 5 Maret 2026.

Ia menilai pernyataan JK tidak sepenuhnya keliru, terutama dalam konteks dinamika konflik yang pernah terjadi di Indonesia.

Jacky mengakui bahwa dalam situasi konflik, agama kerap muncul dalam bentuk yang telah mengalami distorsi. Ia bahkan menyaksikan langsung bagaimana simbol dan praktik keagamaan digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan.

"Kita tidak dapat menutup mata bahwa pada masa itu agama memang tampil dengan wajah yang terdistorsi. Sebagai orang yang mengalami langsung dinamika konflik tersebut, saya menyaksikan bagaimana legitimasi keagamaan, doa, kidung rohani, hingga pemberkatan tokoh agama sering menjadi prasyarat sebelum kombatan turun ke medan konflik," kata dia dalam keterangannya, Rabu, 15 April 2026.

"Kata Shalom yang bermakna damai bahkan sering dipekikkan sebagai penyemangat di komunitas Kristen sebelum menuju ke area pertemuan," sambungnya.

Menurutnya, konflik yang sejatinya dipicu oleh persoalan sosial dan politik kerap dipersepsikan sebagai konflik agama. Hal ini membuat kekerasan seolah memperoleh legitimasi moral dan sakral.

Ia menambahkan, pengalaman konflik di Poso dan Ambon menjadi pelajaran penting bahwa agama bisa menjadi korban dari memburuknya kondisi sosial-politik.

"Saya yakin Jusuf Kalla memahami kenyataan ini sebagai orang yang ikut berperan dalam penyelesaian konflik di Maluku dan Poso," imbuhnya.

Meski demikian, Jacky menilai ada bagian dari pernyataan JK yang perlu diluruskan, khususnya terkait penyamaan konsep “syahid” dalam Islam dengan konsep dalam Kristen sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan.

"Dalam tradisi Kristen, tidak ada doktrin yang menyatakan bahwa membunuh orang lain dapat menghasilkan status kesyahidan. Istilah yang sering digunakan dalam komunitas Kristen adalah “martir”, yang berarti kesediaan untuk menderita dan mati demi mempertahankan iman, bukan mati saat melakukan serangan," jelasnya.

Ia mengakui bahwa dalam konflik Maluku, istilah “martir” sempat mengalami pergeseran makna. Namun, hal tersebut bukan merupakan ajaran resmi gereja, melainkan bentuk distorsi akibat tekanan konflik dan identitas kolektif.

"Ini bukan ajaran gereja, melainkan distorsi makna yang muncul dalam situasi konflik. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika identitas kolektif terancam, bahasa keagamaan dapat berubah menjadi alat pembenaran kekerasan," tuturnya.

Jacky juga menyinggung sejumlah kajian akademik yang mengulas potensi penyimpangan agama dalam konflik. Ia merujuk pada pemikiran Charles Kimball dalam When Religion Becomes Evil, Mark Juergensmeyer dalam Terror in the Mind of God, serta René Girard dalam Violence and the Sacred.

"Dari perspektif ini, pernyataan Jusuf Kalla tentang mudahnya agama digunakan sebagai alasan konflik memiliki dasar yang kuat," ungkapnya.

Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa penyamaan konsep kesyahidan dalam Islam dan Kristen sebagai legitimasi untuk membunuh merupakan penyederhanaan yang tidak tepat secara teologis.