.png)
fin.co.id - Sektor industri di Kabupaten Tangerang mulai merasakan dampak nyata dari ketidakpastian geopolitik global. Gangguan pada rantai pasok material impor dan melambatnya permintaan ekspor kini membayangi stabilitas ekonomi di salah satu pusat manufaktur terbesar di Banten tersebut.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Tangerang, Herry Rumawatine, mengungkapkan bahwa dampak tersebut mulai merembet ke perusahaan-perusahaan yang memiliki ketergantungan tinggi pada aktivitas perdagangan luar negeri.
"Imbasnya sudah mulai terasa, terutama bagi perusahaan yang mengandalkan material impor. Pengiriman terhambat dan harga bahan baku merangkak naik," ujar Herry dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).
Herry menjelaskan, gangguan jalur logistik internasional telah memicu keterlambatan distribusi, yang secara otomatis mendongkrak biaya produksi. Situasi ini menempatkan pelaku usaha dalam posisi sulit. Di satu sisi, beban biaya meningkat, namun di sisi lain, pengusaha ragu menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat yang sedang melemah.
"Ini dilema bagi kami. Jika harga tidak naik, perusahaan merugi. Namun jika dinaikkan, produk belum tentu laku. Kami harus menghitung ulang mana langkah yang paling layak (feasible) agar bisnis tetap berjalan," lanjutnya.
Sejauh ini, industri disebut masih mampu bertahan karena harga energi, seperti bahan bakar dan listrik, yang masih relatif stabil. Namun, Herry memperingatkan jika terjadi kenaikan harga energi sebelum akhir tahun, dampaknya akan sangat signifikan terhadap struktur biaya industri.
Langkah efisiensi menjadi opsi terakhir yang pahit jika tekanan ekonomi terus menguat. Herry tidak menampik kemungkinan adanya pengurangan tenaga kerja jika biaya produksi tidak lagi tertutupi oleh pendapatan.
"Langkah antisipasi sedang dievaluasi. Jika beban terlalu berat, efisiensi yang paling pahit adalah pengurangan tenaga kerja. Ini yang sangat kami hindari, tapi bisa menjadi tak terelakkan jika dampak global terlalu besar," tuturnya.
Menghadapi tantangan ini, APINDO Kabupaten Tangerang terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat dan daerah. Pihaknya berharap pemerintah tetap menahan kenaikan harga energi dan tidak mengeluarkan kebijakan yang semakin membebani dunia usaha.
Selain itu, APINDO menyoroti pentingnya pemberantasan praktik pungutan tidak resmi yang memicu ekonomi biaya tinggi. Herry menekankan bahwa akurasi data dalam Sensus Ekonomi 2026 menjadi kunci agar kebijakan yang diambil pemerintah ke depan tepat sasaran.
"Pemerintah harus memastikan kebijakan berdasarkan data yang benar. Hilangkan pungutan tidak jelas agar beban usaha berkurang di tengah situasi yang sudah sulit ini," pungkas Herry.
