.png)
fin.co.id – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Gayo Lues sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat desa. Saat ini, sedikitnya 24 titik koperasi tengah dikembangkan dan ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026.
Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farichah, menegaskan bahwa seluruh warga desa memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung dan memanfaatkan koperasi tersebut.
“Semua warga desa punya hak untuk menjadi anggota Kopdes Merah Putih di desanya,” ujarnya dikutip, Sabtu, 18 April 2026.
Ia memastikan percepatan program tetap berjalan meski wilayah Gayo Lues sempat terdampak banjir. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi Republik Indonesia terus mengawal proses pemulihan sekaligus pembangunan di lapangan.
Kopdes Merah Putih dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang terintegrasi. Setiap unit koperasi akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti gudang, mobil boks, kendaraan pick-up, hingga motor roda tiga guna memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Melalui skema koperasi, perputaran keuntungan diharapkan tetap berada di tingkat lokal sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, Bupati Gayo Lues, Suhaidi, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah bahkan telah menyiapkan rencana pembangunan hingga 136 unit koperasi.
“Mungkin bangunan fisik bagi kami tidak terlalu sulit, ada lahan dan anggaran, insyaallah bisa. Tetapi yang paling berat adalah bagaimana KDMP ini bisa benar-benar fungsional,” ujarnya.
Menurutnya, koperasi tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya pengawalan agar koperasi dapat berjalan optimal dan berkontribusi terhadap kesejahteraan warga.
Suhaidi juga berharap koperasi dapat memperkuat sektor unggulan daerah, khususnya komoditas kopi, sehingga hasil produksi petani bisa langsung menembus pasar yang lebih luas, termasuk ekspor.
Di sisi lain, Farida menjelaskan bahwa program ini awalnya dirancang sebagai solusi pembiayaan, namun kemudian diperluas menjadi pembangunan koperasi di setiap desa untuk mengatasi kendala akses distribusi dan pasar.
“Presiden melihat adanya kesulitan akses pembiayaan, barang, dan distribusi di desa, sehingga diperintahkan untuk membentuk koperasi di setiap desa atau kelurahan,” jelasnya.
Ia menambahkan, koperasi desa nantinya juga akan berperan sebagai *offtaker* komoditas unggulan seperti kopi, sekaligus mengelola hasil produksi agar memiliki nilai tambah dan kualitas yang terjaga.
Selain itu, koperasi juga diharapkan mampu mengawasi distribusi barang subsidi agar lebih tepat sasaran. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
“Kami tidak bisa menjalankan ini sendiri, diperlukan kolaborasi semua pihak, termasuk dukungan masyarakat,” tutupnya.
