.png)
fin.co.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bukan sekadar sikap emosional, melainkan berlandaskan konstitusi, dan hukum internasional. Salah satu pijakan utamanya adalah Dasasila Bandung yang lahir dari Konferensi Asia Afrika 1955.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengingatkan, pada 1955, sebanyak 29 negara telah menyepakati komunike politik yang secara tegas mendukung hak bangsa Arab atas Palestina.
“Sangat jelas disebutkan bahwa adanya ketegangan di Timur Tengah akibat masalah Palestina adalah bahaya bagi perdamaian dunia. KAA menyerukan pelaksanaan resolusi PBB dan penyelesaian damai,” kata Hasto dalam seminar nasional bertajuk Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini di Jakarta, Sabtu, 18 April 2026.
Menurutnya, melalui KAA 1955, Indonesia tampil sebagai “mercusuar keadilan” dengan rekam jejak sejarah yang kuat dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemanusiaan. Karena itu, Indonesia dinilai harus tetap konsisten menjadi teladan dalam menolak segala bentuk penindasan antarbangsa.
Hasto juga menilai bahwa tanpa pijakan sejarah yang kokoh, arah diplomasi Indonesia berisiko kehilangan ketegasan. Ia mendorong agar narasi pembebasan bangsa-bangsa tertindas tetap menjadi inti dari politik luar negeri bebas aktif.
Di sisi lain, ia menyoroti relevansi pemikiran Soekarno, khususnya konsep Progressive Geopolitical Co-existence, dalam merespons dinamika global saat ini. Gagasan tersebut menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai, namun tetap progresif dalam memperjuangkan keadilan sosial di tingkat dunia.
Ia menegaskan, sejarah harus menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan luar negeri Indonesia, sehingga Indonesia berperan sebagai subjek aktif dalam hubungan internasional, bukan sekadar objek kepentingan global.
Lebih lanjut, Hasto menilai kerja sama Asia-Afrika yang berlandaskan Dasasila Bandung perlu dihidupkan kembali untuk menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi dan dominasi teknologi global saat ini.
“Bung Karno mengonstruksikan teori geopolitik yang progresif. Beliau memulihkan struktur ekonomi yang menghisap peninggalan kolonialisme menjadi ekonomi yang berdikari. Inilah yang harus kita jalankan hari ini agar tidak lagi bergantung pada kekuatan asing,” tuturnya.
