fin.co.id - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menunjukkan kemarahannya setelah namanya dikaitkan dengan tudingan pendanaan polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Tuduhan tersebut dilontarkan oleh Rismon Sianipar dan dinilai JK sebagai bentuk pengalihan isu yang tidak berdasar.
Hal ini disampaikan JK saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (18 April 2026), ketika ia dimintai tanggapan terkait laporan polisi atas ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyinggung soal “mati syahid”.
JK mengaku tidak ingin berandai-andai soal kemungkinan adanya muatan politik dalam laporan tersebut. Namun, ia menilai polemik ini muncul tak lama setelah dirinya mengambil langkah hukum terhadap Rismon Sianipar atas tuduhan yang menyeret namanya dalam isu ijazah Jokowi.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat dihubungi beberapa kali oleh Rismon dan Roy Suryo, tetapi memilih untuk tidak menanggapi demi menjaga sikap netral di tengah ramainya perdebatan publik.
"Ini soal Rismon ini sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan saja. Jadi saya marah kenapa? Apalagi saya dituduh kasih Rp 5 M, mana saya kasih Rp 5 M? Ketemu aja tidak tahu saya, kenal pun tidak. Ini buktinya WA-nya. Tidak saya bilang," kata JK.
Dalam kesempatan itu, JK juga membeberkan peran yang ia klaim cukup besar dalam perjalanan politik Jokowi. Ia menyatakan dirinya sebagai pihak yang mendorong Jokowi dari Solo hingga ke tingkat nasional.
Menurutnya, ia pernah mengusulkan nama Jokowi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Bahkan, JK menegaskan keberadaannya turut menentukan langkah Jokowi hingga menjadi presiden.
"Kasih tahu semua itu termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya," tegas JK.
Ia juga menyebut pencalonan Jokowi sebagai presiden tidak terlepas dari kesediaannya menjadi calon wakil presiden saat itu. JK mengungkapkan bahwa Megawati tidak akan memberikan persetujuan jika dirinya tidak mendampingi Jokowi.
"Tiba-tiba jadi Presiden, saya bilanglah, "Eh belum cukup pengalaman jangan, nanti rusak negeri ini." Ah tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mau teken kalau saya tidak wakilnya.
"Nah dua tahun dia Gubernur, oke silakan, saya tidak campur, saya tidak pernah datang waktu Gubernur. Tiba-tiba jadi Presiden, saya bilanglah, 'Eh belum cukup pengalaman jangan, nanti rusak negeri ini', Ah tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mau teken kalau saya tidak wakilnya," katanya.
Lebih lanjut, JK menjelaskan alasan Megawati menginginkan dirinya berada di samping Jokowi, yakni karena dianggap lebih berpengalaman untuk membimbing.
"'Kenapa Bu saya mesti wakil?', 'karena Pak JK yang paling berpengalaman, bimbinglah dia'. Aduh saya mau pulang kampung waktu itu mau pulang ke Makassar, Ibu Mega bilang'jangan, Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau teken kalau bukan Pak Yusuf'. Ya bukan saya minta, bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi karena beliau tidak berpengalaman. Mengerti? Jadi jangan coba. Minta maaf ya, kasih tahu semua itu buzer buzzer itu. Dia tidak jadi Gubernur kalau bukan saya, ngerti?" imbuh JK.
Menanggapi polemik ijazah yang terus berkembang, JK menyarankan agar Jokowi segera menunjukkan dokumen tersebut kepada publik untuk meredakan perdebatan yang berkepanjangan.
"Sudahlah Pak Jokowi, sudahlah. Kasih lihat ijazah saja. Itu saja. Timbul lagi, sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli, kenapa tidak dikasih lihat? Kenapa tidak dikasih lihat? Membiarkan masyarakat berkelahi sendiri, saling memaki masyarakat dua tahun," tutur JK. *