Singapura Murka! Tolak Usulan Pajak Selat Malaka Oleh Indonesia, Bagaimna dengan Amerika Serikat?

fin.co.id - Wacana pengenaan pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka kembali memanas dan memicu respons keras dari berbagai pihak. Ketegangan ini muncul setelah sejumlah pejabat Indonesia mengangkat ide pemungutan tarif sebagai potensi tambahan penerimaan negara.

Namun, langkah tersebut langsung mendapat penolakan tegas dari Singapura. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan bahwa Selat Malaka harus tetap menjadi jalur bebas bagi semua negara.

“Hak untuk melintas dijamin untuk semua negara. Kami tidak akan ikut serta dalam upaya apa pun untuk mengenakan bea masuk,” ujarnya.

Selat Malaka bukan jalur biasa. Perairan ini menjadi salah satu rute perdagangan tersibuk di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bahkan, posisinya kerap disandingkan dengan Selat Hormuz dan Terusan Suez karena perannya dalam distribusi energi global.

Dengan lebar tersempit hanya sekitar dua mil laut, Selat Malaka menjadi titik krusial bagi pengiriman minyak dan barang ke Asia Timur, termasuk China.

Tak heran, setiap kebijakan yang menyangkut selat ini langsung berdampak luas, tidak hanya regional tetapi juga global.

Gagasan pemajakan ini sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai Indonesia memiliki posisi strategis yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Menurutnya, jika kapal yang melintas dikenakan tarif seperti di Selat Hormuz, maka potensi pendapatan negara bisa meningkat signifikan. Bahkan, ia mengusulkan skema pembagian hasil antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Meski begitu, Purbaya mengakui bahwa implementasi kebijakan ini tidak mudah dan membutuhkan kesepakatan lintas negara serta pertimbangan hukum internasional.

Singapura Untung Besar Tanpa Pajak

Menariknya, meski tanpa pungutan langsung, Singapura justru menjadi pihak yang paling diuntungkan dari Selat Malaka. Negara tersebut meraup keuntungan hingga sekitar 25 miliar dolar AS per tahun dari sektor logistik maritim.

Pendapatan itu berasal dari layanan pelabuhan, bongkar muat kontainer, pengisian bahan bakar kapal, hingga jasa logistik lainnya. Singapura juga dikenal sebagai hub migas dunia yang strategis.

Sementara itu, Indonesia dan Malaysia dinilai masih tertinggal dalam memaksimalkan potensi ekonomi dari jalur ini.

Di tengah wacana pajak, Amerika Serikat tetap konsisten melintasi Selat Malaka dengan dalih kebebasan navigasi atau freedom of navigation. Kehadiran militer AS di kawasan ini bukan hal baru dan sudah berlangsung sejak era Perang Vietnam.