Idealisme vs Kekuasaan: Jalan Terjal Jumhur Hidayat di Kementerian LH

fin.co.id - Keputusan Prabowo Subianto menunjuk Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menuai perhatian luas. Sosok Jumhur dikenal bukan sekadar pejabat biasa, melainkan aktivis lama yang memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.

Penunjukan ini dinilai menjadi momen penting, sekaligus ujian besar bagi konsistensi idealisme seorang aktivis saat berada di lingkar kekuasaan.

Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menyampaikan pandangannya terkait sosok Jumhur. Ia menilai, rekannya tersebut memiliki “DNA aktivisme” yang kuat sejak era mahasiswa. Bahkan, dalam pelantikan tersebut, turut hadir sahabat dekat Jumhur, Rocky Gerung, yang disambut hangat oleh Presiden.

Lantas, bagaimana prediksi kebijakan yang akan diambil oleh Menteri LH yang baru ini? Apakah Jumhur akan tetap sebagai aktivis dengan penuh idealisme atau menjadi Jumhur sang birokrat karena tidak bisa menaklukkan tatanan yang sudah mendarah-daging sejak lama?

Didik menjelaskan bahwa perjalanan hidup Jumhur terbagi dalam dua fase besar. Fase pertama adalah masa aktivisme konfrontatif.

Pada periode ini, Jumhur aktif turun ke lapangan membela petani dan menentang penggusuran lahan rakyat dalam sejumlah kasus besar seperti Kedung Ombo hingga Badega. Sikapnya yang tegas bahkan membuatnya harus menghadapi risiko penjara di masa lalu.

"Dalam pandangan saya sebagai sahabat yang sudah saling kenal lebih tida dekade, sejak tahun 1990-an setelah keluar dari penjara, Jumhur sudah bermetamorfose dua fase. Yang pertama figur jumhur Hidayat aktivisme konfrontatif (era mahasiswa). Jumhur kerap turun dalam aksi untuk pembelaan hak-hak petani dan menentang penggusuran tanah rakyat seperti dalam kasus tanah Badega, Kacapiring, Cimacan, dan Kedung Ombo tahun 1988. Inilah fase memberontak yang menyebabkan masuk jeruji besi," Ujar Didik dalam pernytaan resminya yang diterima FIN.CO.ID, Selasa 28 April 2026.

"Setelah itu masuk dalam aktivisme dan gerakan LSM bersama tokoh Adi Sasono. Saya sempat mengajari pakai dasi yang benar ketika mengikuti latihan di Malaysia dan Jumhur masih ingat sekali peristiwa tersebut sampai sekarang," sambungnya.

Menurut Didik, sebagai anak ITB pada fase ini, Jumhur mengambil posisi pada isu struktural seperti penggusuran tanah, hak petani (Badega, Kedung Ombo) dan berani menghadapi risiko negara represif (penangkapan, penyiksaan, pemecatan).

"Ini merupakan proses aktivisme frontal yang tidak tunduk dalam tekanan interogasi dan ancaman penjaran. Saya melihat ini merupakan gerakan aktivisme berbasis moral-ekonomi, yakni keberpihakan pada rakyat kecil," ujarnya.

Kemudian, lanjut Didik, pada fase kedua adalah fase institusionalisasi gagasan (era kebijakan dan lembaga) dimana Jumhur sudah bisa tampil sebagai pejabat.

"Untuk membaca arah kebijakannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup fase ini perlu dilihat dengan membedah pola pikirnya dengan latar belakang yang kuat dari fase sebelumnya," ucapnya.

Profil Sigkat Jumhur Hidayat

Jumhur sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI selama 7 tahun (2007-2014). Fase ini merupakan proses institusionalisasi dari perjalanan hidupnya.

Bahkan sebelumnya bergabung dengan Presiden Habibie melalui Adi Sasono, seniornya di ITB, yang sama-sama dropout kuliah karena denyut gerakan aktivisme yang kuat.