PBNU Diguncang Mosi Tidak Percaya! PWNU se-Indonesia Ultimatum Muktamar WAJIB Digelar Agustus 2026

Fin.co.id - Gelombang desakan dari akar rumput organisasi Islam terbesar di Indonesia semakin memanas. Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia secara resmi melayangkan ultimatum kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk segera menyelenggarakan Muktamar paling lambat awal Agustus 2026.

Langkah berani ini diambil setelah para pimpinan wilayah dari Aceh hingga Papua Pegunungan mendatangi langsung Gedung PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/4/2026).

Jika tuntutan ini diabaikan, PWNU bersama seluruh Pengurus Cabang (PCNU) mengancam akan menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan PBNU saat ini.

“Jika hingga Agustus 2026 Muktamar tidak terlaksana, PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU. Ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menyangkut masa depan jam’iyah dan peran strategis NU bagi bangsa,” tegas Ketua PWNU Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin).

Tiga Tuntutan Krusial Forum PWNU

Dalam pertemuan yang diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dan Rais Aam Miftachul Akhyar secara daring, Gus Rozin memaparkan tiga poin pernyataan sikap sebagai solusi atas kebuntuan komunikasi di elit PBNU:

1. Kepastian Jadwal Muktamar: PBNU wajib melaksanakan Muktamar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026, sesuai dengan amanat Rapat Pleno PBNU tanggal 29 Januari 2026.
2. Konsistensi Pembentukan Panitia: Segera menindaklanjuti keputusan Rapat Harian 18 Maret 2026 terkait pembentukan panitia Munas/Konbes dan Muktamar, serta penyelesaian Surat Keputusan (SK) yang masih menggantung.
3. Penetapan Peserta: Steering Committee harus sudah menetapkan daftar peserta Muktamar (PWNU, PCNU, dan PCINU) paling lambat satu bulan sebelum acara dimulai.

Forum menilai bahwa ketidakpastian pelaksanaan Muktamar dapat menurunkan legitimasi kepemimpinan dan menghambat peran strategis NU dalam persoalan kebangsaan serta keumatan.

Dari Aceh hingga Papua Pegunungan

Mengejutkannya, gerakan ini diklaim sebagai inisiatif organik dari para pimpinan wilayah tanpa ada pihak yang mengoordinir secara khusus.

Gus Rozin mengungkapkan bahwa para Ketua PWNU berangkat ke Jakarta menggunakan biaya pribadi sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas dinamika internal organisasi yang dianggap stagnan.

Sebanyak 23 Ketua PWNU telah menyatakan dukungan resminya. Kehadiran mereka di Jakarta menjadi sinyal kuat bahwa struktur wilayah menginginkan kepastian arah kepemimpinan melalui mekanisme muktamar yang sah dan tepat waktu.

Dinamika ini menunjukkan adanya keretakan komunikasi yang serius antara elit PBNU dengan pengurus di tingkat wilayah.

Forum PWNU berpendapat bahwa Muktamar adalah satu-satunya jalan keluar untuk memecahkan kebuntuan dan menjaga soliditas organisasi pasca-kesepakatan islah yang dinilai belum menunjukkan progres signifikan.

Legitimasi kepemimpinan Gus Yahya kini berada di ujung tanduk jika aspirasi dari mayoritas wilayah ini tidak segera diakomodasi.