.png)
fin.co.id – Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyoroti temuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengungkap sekitar 44 persen daycare di Indonesia beroperasi secara ilegal dan tidak memenuhi standar kelayakan.
Menanggapi kondisi tersebut, IDAI mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem perizinan tempat penitipan anak, termasuk dengan menerapkan sertifikasi kompetensi yang lebih ketat bagi para pengasuh.
Ketua Unit Kerja Koordinasi (UKK) Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial IDAI, Fitri Hartanto, menegaskan bahwa aspek keamanan anak tidak boleh hanya bersifat administratif semata.
"Jangan kemudian hanya secara administratif saja. Perlu usaha pemerintah untuk meyakinkan bahwa anak-anak nanti yang diterima untuk diasuh, itu benar pada orang atau tempat yang tepat," ujar Dr Fitri dalam diskusi daring, Rabu, 29 April 2026.
"Pemahaman terhadap kompetensi ketika mereka sudah mengatakan saya membuka daycare, artinya sudah siap, sudah kompeten. Bukan asal-asalan saja," tegasnya.
Lebih lanjut, dia berharap, kasus yang mencuat di Yogyakarta dapat menjadi momentum evaluasi besar bagi pemerintah dalam memperketat pengawasan daycare, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan para ahli kesehatan anak.
“Kita adalah teman untuk membangun bersama Indonesia yang lebih baik. Artinya kita sama-sama, tidak bisa dilimpahkan saja pada IDAI,” tandasnya
