.png)
fin.co.id - Anggota DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, menilai kebiasaan memilah sampah perlu diawali dari lingkungan pemerintahan. Menurutnya, kantor kelurahan, kecamatan, hingga seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menjadi contoh nyata sebelum mengajak masyarakat menerapkan budaya tersebut.
"Kalau ingin masyarakat disiplin memilah sampah dari rumah, maka kantor-kantor dinas pemerintah harus lebih dahulu menjadi contoh. Jangan sampai kampanye gerakan kuat, tetapi praktik di lapangan belum konsisten," kata Nabilah di Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.
Ia menyampaikan dukungannya terhadap instruksi Pramono Anung terkait gerakan memilah sampah dari rumah yang mulai diterapkan pada 10 Mei. Meski demikian, ia mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti sebatas slogan tanpa implementasi yang konsisten.
Menurut Nabilah, upaya pengurangan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat apabila instansi pemerintahan sendiri belum mampu memberikan contoh dalam penerapan pemilahan sampah sehari-hari. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menunjukkan standar yang jelas agar kampanye tersebut mendapat kepercayaan publik.
Ia juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah di Jakarta yang hingga kini masih berfokus pada penanganan di hilir, terutama di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang. Padahal, menurutnya, sumber utama persoalan berada di tahap awal, yakni belum optimalnya proses pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
"Selama sampah dari rumah masih tercampur, maka beban di hilir akan terus menumpuk. Jakarta tidak bisa terus mengandalkan Bantargebang. Ini momentum, kita manfaatkan dengan berbagai cara solutif supaya masalah sampah bisa selesai di hulu," tutur Nabilah.
Lebih jauh, ia meminta agar kebijakan wajib memilah sampah turut didukung pengawasan, penyediaan fasilitas, dan evaluasi rutin di seluruh lingkungan pemerintahan. Ia menilai perubahan perilaku tidak akan berjalan maksimal tanpa keteladanan dari pemerintah.
"Pemerintah harus hadir, bukan hanya lewat imbauan, tetapi lewat contoh nyata. Dari kantor pemerintahan dahulu, baru masyarakat akan percaya dan ikut bergerak," ungkap Nabilah.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap program pemilahan sampah dari sumber dapat membantu mengurangi volume pembuangan sampah ke TPST Bantargebang.
"Secara resmi, Pemerintah Jakarta mengadakan kegiatan pilah sampah, sesuai dengan Instruksi Gubernur. Kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di lima kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah," ujar Pramono.
Ia menjelaskan, apabila program tersebut berjalan optimal, persoalan sampah di Jakarta dapat lebih cepat diatasi. Pemisahan antara sampah organik dan anorganik diyakini mampu mengurangi beban pengiriman sampah ke TPST Bantargebang karena hanya limbah residu yang nantinya dibuang ke lokasi tersebut.
