.png)
fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan melindungi pejabat yang terindikasi melakukan penyelewengan, termasuk mereka yang memiliki kedekatan dengan dirinya. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026.
Prabowo mengungkapkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sempat meminta arahan terkait pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat yang disebut dekat dengan Presiden.
"Kepala BPKP datang ke saya agak gemetar, heran saya, kenapa? Stres dia Pak, karena yang dia laporkan, diketahui lah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya. Jadi dia minta petunjuk apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama Presiden," kata Prabowo.
Menurut Presiden, dirinya langsung meminta agar pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa memandang kedekatan personal maupun politik.
"Dia lihat saya, masalahnya apa? Bagaimana Pak, petunjuk. Teruskan pemeriksaan, tidak ada, nggak ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya, nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa," tegasnya.
Kepala Negara mengaku prihatin karena hingga kini masih menerima laporan terkait pejabat yang menyalahgunakan jabatan setelah diberikan amanah menduduki posisi penting di pemerintahan.
Prabowo menilai pejabat negara seharusnya menjaga kepercayaan yang telah diberikan rakyat dan bekerja secara bertanggung jawab, bukan justru memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.
Ia juga menyinggung perkembangan teknologi digital yang dinilai membuat praktik penyimpangan semakin mudah terungkap. Presiden mengingatkan bahwa kasus-kasus tersebut pada akhirnya akan berdampak besar terhadap keluarga pejabat yang terlibat.
"Saya heran sekarang ada digital, ada macam-macam, sekarang pasti ketahuan deh. Saya sedih di ujung puncak karir, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya," ujarnya.
Prabowo menegaskan proses hukum harus tetap berjalan karena setiap pejabat memiliki tanggung jawab kepada negara dan masyarakat. Ia menyebut penindakan juga berlaku terhadap kader partainya sendiri.
Presiden mengatakan sejumlah kader Partai Gerindra telah diproses hukum sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan aturan.
Selain itu, Prabowo menilai pejabat aktif maupun mantan pejabat, termasuk dari kalangan militer, harus memberi teladan dengan menuntaskan masa pengabdian secara terhormat.
Menurutnya, pihak yang tidak bersedia mengembalikan hasil yang diperoleh secara tidak sah akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.
"Ini saya sampaikan karena saya, kalau saya dapat laporan apa yang harus dibuat nanti 'geremeng-geremeng', sakit hati ya kan. Suruh kembalikan yang dia dapat secara tidak halal, nggak mau, ya sudah urusan sama kejaksaan sana, saya serahkan," ujar Prabowo. *
