.png)
fin.co.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menilai pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merupakan bagian dari upaya penyegaran sekaligus penguatan target kinerja pemerintahan.
Menurut Pantas, mutasi dan pelantikan pejabat diharapkan dapat mendukung keberhasilan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.
“Mutasi ini bisa juga kita anggap sebagai penyegaran dan sekaligus pemantapan target dari setiap kinerja sebagai konsekuensi daripada jabatan yang diemban,” ujarnya, Kamis, 21 Mei 2026.
Ia mengatakan melalui penyegaran tersebut, capaian kerja para pejabat diharapkan menjadi lebih terukur dan sesuai dengan target yang telah ditentukan pemerintah daerah.
Pantas juga menyoroti pentingnya peran pejabat yang baru dilantik dalam mendukung program pengelolaan sampah di Jakarta, khususnya terkait pemilahan sampah dari sumber.
Ia menjelaskan Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 yang mengatur sistem pemilahan sampah hingga tingkat wilayah dan rumah tangga.
“Ingub itu menyeluruh untuk seluruh wilayah Jakarta sampai dengan tingkat RW, malah sampai dengan tingkat gerobak-gerobak pengelola sampah,” katanya.
Menurut dia, pemilahan sampah dilakukan dalam empat kategori, yakni sampah organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun (B3), serta residu sebagaimana diatur dalam instruksi gubernur tersebut.
Karena itu, Pantas berharap para pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) dapat terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah.
“Semua PNS itu harus turut mendorong, bahkan mungkin memelopori supaya memilah sampah dalam empat kategori,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik sebanyak 884 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Rabu sore, 20 Mei 2026.
Pelantikan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengoptimalkan jalannya pemerintahan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan mengisi jabatan yang selama ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt).
Menariknya, Pramono sengaja memilih hari Rabu untuk pelantikan agar para pejabat yang hadir menggunakan transportasi umum serta mengenakan pakaian adat Betawi, seperti ujung serong dan kebaya encim, sebagai bentuk pelestarian budaya dan identitas Jakarta.
