.png)
fin.co.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengalokasikan anggaran untuk penataan kawasan kumuh melalui berbagai program peningkatan kualitas permukiman warga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah RW kumuh di Jakarta mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Tercatat, jumlah RW kumuh yang sebelumnya mencapai 445 pada 2017 kini tersisa 221 RW atau turun sekitar 52,58 persen.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, mengatakan sejak 2018 hingga 2025 pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran hampir Rp1,9 triliun untuk penanganan kawasan kumuh.
"Dengan demikian, rata-rata alokasi anggaran setiap tahunnya berada pada kisaran kurang lebih Rp200 miliar," kata Keliek dalam keterangannya dikutip, Minggu, 24 Mei 2026.
Ia menjelaskan, penataan kawasan kumuh di Jakarta dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali.
Sebagian besar program dilakukan dengan pola pemugaran melalui penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman yang sudah ada agar menjadi lebih layak huni.
Sementara untuk pola peremajaan, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkannya di sejumlah wilayah seperti Kampung Akuarium, Kunir, Palmerah, dan Tanah Tinggi dengan melakukan penataan menyeluruh terhadap rumah, sarana, prasarana, hingga utilitas kawasan.
Adapun pola pemukiman kembali diterapkan pada kawasan yang dinilai tidak memungkinkan untuk dipertahankan karena faktor keselamatan maupun ketidaksesuaian tata ruang, seperti di kawasan Kampung Bukit Duri yang direlokasi ke Rusun Tumbuh Kembang Cakung dan sejumlah rusunawa lainnya.
Menurut Kelik, penataan kawasan kumuh juga berdampak pada penurunan angka kemiskinan karena masyarakat memperoleh akses ekonomi yang lebih baik.
Selain itu, kualitas kesehatan warga ikut meningkat berkat kondisi lingkungan permukiman yang lebih sehat, serta berkurangnya potensi banjir karena sistem drainase menjadi lebih tertata.
"Kendala terbesar dalam penanganan kawasan kumuh di Jakarta antara lain tingginya kepadatan permukiman, minimnya ketersediaan lahan pembangunan prasarana, sarana permukiman, permasalahan kesesuaian tata ruang, serta legalitas kepemilikan tanah," ujarnya.
