.png)
fin.co.id – PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pengajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia. Partai berlambang banteng itu menilai kebijakan kurikulum tidak seharusnya ditentukan semata-mata berdasarkan momentum kunjungan kenegaraan.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengatakan pengajaran bahasa asing perlu melalui kajian yang matang sebelum ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum nasional.
"Kalau soal pilihan bahasa, saya kira biar kurikulum sekolah yang menentukan. Jangan nanti karena kita bertemu pemimpin suatu negara, lalu bahasa negara itu menjadi kurikulum wajib," kata Andreas, Sabtu, 30 Mei 2026.
Menurutnya, bahasa Prancis memang memiliki posisi penting sebagai salah satu bahasa internasional. Namun, hal tersebut tidak otomatis menjadikannya harus diajarkan secara wajib di seluruh sekolah.
"Saya kira Prancis memang salah satu bahasa dunia. Kalau ada sekolah yang memberikan kesempatan untuk belajar bahasa Prancis, itu bisa saja. Tapi kalau menjadi kurikulum wajib, saya kira kita perlu bahasa Inggris dan memperkuat bahasa Indonesia. Itu yang paling penting," ujarnya.
Andreas menilai pernyataan Presiden terkait pengajaran bahasa Prancis lebih tepat dipahami sebagai bagian dari bahasa diplomasi. Ia membuka peluang bahasa Prancis diajarkan sebagai mata pelajaran pilihan, sebagaimana bahasa asing lainnya.
"Silakan bahwa bahasa Prancis sebagai bahasa pilihan, ya oke bisa aja gitu. Bahasa Mandarin, bahasa Jepang mungkin dan bahasa-bahasa yang lain gitu. Nah itu menjadi kurikulum tambahan untuk anak-anak," katanya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Ia menegaskan keputusan menjadikan suatu bahasa asing sebagai mata pelajaran wajib tidak bisa dilakukan secara spontan hanya karena adanya kunjungan kepala negara ke negara tertentu.
"Terkait itu, benar, Pak Andreas tadi, untuk masalah bahasa Prancis itu ya penting juga, ya. Tapi kan tidak bisa serta-merta begitu presiden berkunjung ke Prancis, kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Prancis di semua tingkatan sekolah," kata Djarot.
Sebagai ilustrasi, Djarot menilai logika tersebut tidak dapat diterapkan setiap kali presiden melakukan lawatan ke negara lain.
"Kemudian nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi, Afrika, begitu, ya. Bahasa Afrika itu yang harus diajarkan. Kan tidak begitu, begitu," kata Djarot.
Ia menekankan pentingnya kajian komprehensif untuk menentukan bahasa asing yang wajib maupun yang bersifat pilihan bagi peserta didik di Indonesia.
"Maka perlu kajian secara mendalam, bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa, yang wajib apa, yang pilihan apa. Bolehlah yang wajib misalkan bahasa Inggris ya. Pilihannya bolehlah bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, ya, bahasa Spanyol, bahasa Portugis gitu ya," imbuhnya.
