.png)
Ke depan, distribusi layanan akan lebih difokuskan kepada daerah yang benar-benar membutuhkan agar pemerataan gizi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Pendanaan Tidak Lagi Bergantung Penuh pada APBN
Perubahan penting lainnya adalah upaya diversifikasi sumber pendanaan program.
Jika sebelumnya MBG hampir sepenuhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kini BGN mulai membuka peluang pendanaan dari berbagai sumber lain.
Beberapa alternatif yang tengah dijajaki antara lain pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, bantuan hibah dalam negeri maupun luar negeri, serta kerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Langkah ini diharapkan mampu mengurangi beban anggaran negara tanpa mengurangi kualitas maupun cakupan layanan yang diterima masyarakat.
Kantin Sekolah dan Dapur Lokal Akan Dimanfaatkan
BGN juga berencana mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia di masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program.
Alih-alih membangun dapur baru di setiap wilayah, pemerintah akan memanfaatkan kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas memasak milik masyarakat yang memenuhi standar pelayanan gizi.
Strategi tersebut dinilai lebih efisien, terutama di wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit.
Dengan pendekatan ini, pelayanan MBG dapat berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur baru yang membutuhkan biaya besar dan waktu panjang.
Tidak Lagi Mengejar Kuantitas
Salah satu perubahan yang paling banyak mendapat perhatian adalah keputusan BGN untuk tidak lagi terlalu fokus mengejar target jumlah penerima manfaat.
Menurut Nanik, tahun 2026 akan menjadi momentum pembenahan kualitas program secara menyeluruh.
BGN bahkan telah menyampaikan langsung kepada Presiden bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan makanan yang diberikan benar-benar bergizi, aman, dan tepat sasaran.
